Bentuk BUMN Khusus Migas Tak Relevan

Jakarta - Pengamat Ekonomi dari Universitas Sriwijaya Palembang, Fachrurrozie, menilai bahwa wacana pembentukan BUMN Migas baru atau yang disebut-sebut BUMN Khusus sangat tidak relevan. Apalagi melihat kondisi negara saat ini. Selain membutuhkan biaya besar, juga membutuhkan infrastruktur baru.

"Kalau untuk sekarang, tidak tepat membentuk BUMN baru. Lebih baik memberikan kewenangan lebih besar kepada BUMN yang ada," ujar Fachrurrozie dalam keterangan tertulis, Jumat (4/12).

.Menurut Fachrurrozie, pembentukan rancangan UU Migas harusnya memfokuskan pada pemanfaatan kekayaan alam oleh negara dengan baik untuk kesejateraan rakyatnya. Seperti dana pembagian hasil yang masih banyak dipertanyakan daerah, karena dinilai masih kurang adil.

"Selama ini kontribusi BUMN kepada negara belum optimal, mengapa harus membentuk BUMN baru. Lebih baik mengefisienkan BUMN yang sudah ada," jelasnya.

Sebelumya,  Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Syaiful Islam mengatakan, pembentukan BUMN-K tidak perlu, karena membutuhkan biaya yang besar dan ini jelas tidak efisiensi bagi keuangan negara. "Pemerintah tidak perlu memaksakan pembentukan BUMN migas baru. Berdayakan saja BUMN yang sudah ada," ujar Syaiful Islam, yang ditemui usai acara diskusi pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas sebagai pengganti UU no 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, Kamis (3/12) di Palembang, Sumatera Selatan.

Dikatakannya, selama ini Pertamina sebaai BUMN Migas sudah cukup baik, sehingga tidak perlu dilakukan perubahan. Jika pun ada yang kurang, maka hanya perlu perbaikan baik dari sisi manajemen maupun sumberdaya manusia.