Menteri Susi Minta Anggaran KKP Dilaksanakan dengan "Good Governance"

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta agar semua unit kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat melaksanakan anggaran 2016 dengan good governance, sehingga dapat menciptakan pelaksanaan anggaran tahun 2016 lebih baik, yakni efficient, sufficient, outcome oriented dan accountable.

"Saya minta supaya peraturan dan prosedur yang ada harus mendukung pekerjaan," ujar Susi dikantornya, Jakarta, baru-baru ini.

Menteri Susi juga ingin supaya ada langkah antisipasi lonjakan harga ikan, melalui harga perkiraan sendiri (HPS) sesuai ketentuan, yang diikuti dengan melakukan perbandingan spesifikasi teknis dan harga dari berbagai sumber yang terpercaya.

Di samping itu, Susi meminta Insepektorat Jenderal melakukan pengawalan dalam proses pengaduan barang dan jasa atau pelelangan, sejak rencana umum oengadaan (RUP) dilaksanakan.

"Untuk mengantisipasi adanya pelonjakan harga ikan, maka perlu dibuat HPS sesuai ketentuan," imbuh dia.

Saat ini jumlah satuan kerja pengelola APBN KKP 2016 mencapai 815 satker pusat dan daerah. Untuk itu, jajaran eselon 1 di lingkup KKP diminta untuk melakukan pengawalan dan pengawasan secara komprehensif, baik pelaksanaan di pusat maupun di daerah.

Selain itu, dia juga ingin Sekretariat Jenderal mengoordinasikan perkembangan capaian kinerja secara periodik untuk dilaporkan dan dibahas dalam rapat pimpinan, sehingga dapat segera mengambil langkah selanjutnya, jika ada kesalahan.

"Sekretariat Jenderal agar mengoordinasikan perkembangan capaian kinerja secara periodik untuk dilaporkan dan dibahas dalam RAPIM, sehingga kita dapat segera mengambil langkah bila terjadi sumbatan," tutupnya.