"Shortfall" Penerimaan Pajak Rp 300 Triliun

Jakarta – Wapres Jusuf Kalla memperkirakan ada shortfall (kekurangan) penerimaan pajak Rp 300 triliun tahun ini, dari target APBNP 2015 sebesar Rp 1.294,24 triliun. Target penerimaan pajak tersebut sekitar 73,5% dari target pendapatan negara Rp 1.761,6 triliun. Agar defisit anggaran tidak makin besar, belanja negara akan dikurangi dari target sebanyak Rp 1.984,1 triliun.

"Untuk meningkatkan penerimaan pajak antara lain pemerintah meminta agar pajak tahun 2015 dibayar lunas dulu, walau biasanya ada yang dibayar pada Januari-Maret tahun berikutnya. Jadi, ini bukannya pemerintah meminta agar pajak tahun depan dibayar lebih dulu," kata Wapres Jusuf Kalla (JK) dalam dialog dengan para pemimpin redaksi di rumah kediaman Wapres, Jl Diponegoro, Jakarta, Selasa (22/12).

Berdasarkan UU APBNP 2015, target penerimaan pajak Rp 1.294,24 triliun tersebut sekitar 73,5% dari target pendapatan negara sebesar Rp 1.761,6 triliun. Hingga November 2015, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 830,7 triliun. Di luar pajak, pendapatan negara disumbang penerimaan bea cukai sekitar Rp 194,5 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 269,1 triliun, dan hibah Rp 3,3 triliun.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan secara terpisah, realisasi penerimaan pajak masih akan bertambah dari penerimaan PPh 25/28 rutin yang jatuh tempo pada 20 Desember dan PPN serta pajak revaluasi aset hingga 31 Desember mendatang. Untuk mengejar shortfall penerimaan pajak tidak melebihi Rp 195 triliun tahun ini, realisasi pajak bulan Desember ditargetkan mencapai Rp 218 triliun atau sekitar 15% dari total target APBNP 2015 sebesar Rp 1.294,24 triliun.

"Dari target Rp 218 triliun penerimaan pajak bulan Desember ini, kami telah mengantongi Rp 72 triliun lebih. Penerimaan pajak dari kebijakan baru revaluasi aset bisa melampaui target Rp 10 triliun, dari realisasi hingga saat ini Rp 3,1 triliun. Pajak dari revaluasi aset bakal last minute masuknya, karena mereka masih ragu-ragu. Jadi, ya, terpaksa saya dorong agar sudah masukin proposalnya duluan di tahun 2015, supaya dapat tarif pajak 3%," kata Bambang di Jakarta, Selasa (22/12).

Realisasi Pendapatan dan Belanja
Bambang menjelaskan, dengan waktu tersisa tinggal lima hari kerja tahun 2015, realisasi pendapatan negara baru Rp 1.338,8 triliun, sekitar 76% dari target APBNP Rp 1.761,6 triliun. Sedangkan realisasi belanja mencapai Rp 1.666,6 triliun, sekitar 84% dari target Rp 1.984,1 triliun.

Sedangkan defisit anggaran saat ini mencapai Rp 327,8 triliun atau setara 2,8% produk domestik bruto (PDB). Defisit anggaran kemungkinan masih berubah dan Kementerian Keuangan tetap mengupayakan agar berada di level 2,7% PDB tahun ini.

Ia memaparkan, dalam beleid terbaru (PMK Nomor 222 Tahun 2015) ditetapkan defisit anggaran sekitar 2,9% PDB. Sementara itu, defisit anggaran APBNP 2015 sebelumnya ditetapkan maksimal 3% PDB, yakni dari akumulatif pemerintah pusat 2,7% dan pemerintah daerah 0,3%.

"Pokoknya, kami akan kejar penerimaan rutin dan sisanya pajak dari upaya lain termasuk revaluasi aset, agar syukur-syukur shortfall pajak bisa lebih rendah dari Rp 195 triliun. Untuk defisit anggaran masih bergerak dan kami imbangi di belanja. Kami masih punya jurus-jurus terakhir di belanja supaya target defisit 2,7% PDB aman," tambah Bambang.

Masih Aman
Ekonom Maybank Juniman menilai, pemerintah masih dapat menekan defisit anggaran di level 2,7% dari PDB, asalkan bisa menahan belanja-belanja yang kurang produktif pada akhir tahun ini. Jika semula pemerintah memproyeksikan bisa mengeksekusi belanja negara sampai 92% dari target APBNP 2015, diperkirakan hingga akhir tahun ini hanya mencapai 85%. Sedangkan realisasi penerimaan negara harus mencapai 80% dari target.

"Penerimaan bisa mencapai 80% saja bisa menahan defisit di level 2,7% PDB. Belanja sudah tidak efektif lagi di akhir tahun, maka pemerintah harus menahan saja. Sedangkan tax ratio memang harus ditingkatkan tahun depan," kata Juniman kepada Investor Daily di Jakarta, Selasa (22/12).

Juniman menilai, realisasi APBNP 2015 tersebut aman untuk mendorong ekonomi Indonesia tumbuh mencapai 4,86% pada kuartal IV-2015. Meski pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini melambat, pencapaian Indonesia lebih baik dibanding negara-negara berkembang yang lain.

Ia optimistis, perkembangan ekonomi Indonesia ke depan tidak memberi sentimen negatif pada investasi, baik di portofolio maupun investasi langsung. Hal ini mengingat pelambatan ekonomi tengah terjadi di banyak negara.

"Saya rasa, lembaga rating tidak akan terlalu mempermasalahkan perkembangan ekonomi kita. Seluru dunia kan memang mengalami perlambatan dan dalam toleransi," ucap Juniman.

Revisi APBN 2016
Secara umum, lanjut Bambang Brodjonegoro, strategi fiskal tahun ini sudah berhasil. Pemerintah sudah memitigasi risiko eksternal sejak awal dan berhasil menerbitkan surat utang untuk membiayai APBNP 2015 di momen yang sangat tepat, di tengah volatilitas pasar keuangan global.

"Kita sudah lebih baik di pasar, paling tidak market sekarang sudah jauh lebih pasti. Misalnya ada sinyal FFR (Fed funds rate) bakal dinaikkan lagi oleh The Fed, market sudah tahu bagaimana menyikapinya. Waktu kami menerbitkan global bond US$ 3,5 miliar kemarin kan diapresiasi banyak orang. IMF saja memuji karena momennya waktu itu pas sekali," tandas dia.

Tekanan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan sedikit mereda dengan masuknya renminbi Tiongkok dalam keranjang special drawing rights (SDR) IMF yang efektif per November 2016. Nantinya, impor dari Tiongkok akan diupayakan langsung menggunakan renminbi. 

"Nanti kami bicarakan dengan BI dan bank-bank dari mainland Tiongkok agar mereka bisa melakukan kliring sehingga transaksi lebih mudah. Kami juga ada porsi BSA (bilateral currency swap agreement) dengan Tiongkok US$ 5 miliar yang tinggal diaktifkan saja kalau mau, tanpa harus melalui perjanjian khusus," tambah dia.

Dengan masuknya renminbi dalam keranjang SDR dan ada penjanjian BSA dengan Tiongkok, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diharapkan tidak lagi volatile. Pasalnya, untuk impor ke depan tidak semua harus menggunakan dolar AS. "Jadi, nanti permintaan dolar bisa turun dengan adanya renminbi," tandas Bambang.

Terkait revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 seperti yang diusulkan Dana Moneter Internasional (IMF), Bambang Brodjonegoro mengatakan, hal itu akan didasarkan pada perkembangan realisasi APBNP 2015. "Kami masih menunggu realisasi akhir penerimaan pajak per 31 Desember 2015 ditambah efektifnya kebijakan tax amnesty. Kalau berjalan lancar mungkin ya perbaikan kecil, bisa saja revise up, down, atau sama sekali nggak direvisi," tuturnya.

Rancangan APBN Perubahan (APBNP) 2016 diharapkan bisa diajukan pada akhir kuartal I-2016. Hal ini sesuai masa sidang DPR.

Secara nominal, lanjut dia, tax amnesty bisa menghasilkan penerimaan pajak sangat besar. Pasalnya, dari dalam negeri saja, aktiva yang belum dilaporkan wajib pajak (WP) bisa mencapai Rp 1.400 triliun dan dari luar negeri diperkirakan Rp 2.700 triliun.

"Dengan asumsi tarif tebusan masing-masing 2% saja, minimal terkumpul Rp 82 triliun. Itu masih angka minimum. Masih bisa lebih. Makanya kami lihat dulu operasionalisasi tax amnesty. Kalau bagus, itu akan memengaruhi APBNP 2016. Saya belum bisa menyebutkan angkanya, karena UU tax amnesty belum disahkan," kata Bambang.

Sementara itu, dalam rilis yang diterima Investor Daily Selasa (22/12), International Monetary Fund (IMF) memaparkan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan sebesar 5%, naik dari tahun ini 4,7%. Meskipun menilai outlook perekonomian Indonesia hingga kini masih solid, lembaga keuangan multinasional itu menyarankan pemerintah Indonesia agar merevisi APBN 2016.

Perwakilan tim IMF Luis E Breuer berpendapat, pemerintah Indonesia telah memperkuat kerangka kebijakan sejak beberapa tahun lalu melalui kebijakan fiskal yang berkelanjutan dan moneter bias ketat. Langkah tersebut juga diperkuat dengan reformasi kebijakan subsidi pada APBN Perubahan 2015.

"Kebijakan yang prudent telah menciptakan stabilitas makroekonomi dan menopang pertumbuhan. Tahun ini, pemerintah telah memitigasi risiko ekonomi global seiring jatuhnya harga komoditas, pergeseran keuangan global, dan perlambatan ekonomi negara mitra dagang. Prospek jangka menengah masih positif, seiring agenda kebijakan yang mendukung pertumbuhan inklusif," kata Breuer.