Menurut Politisi, Prestasi Ekonomi Indonesia di 2015 Lebih Baik Dibanding Negara Lain

Jakarta - Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK di bidang perekonomian di tahun 2015 dianggap lebih baik dari prestasi negara lain, bahkan dibanding Tiongkok sekalipun.

Seperti diungkapkan Politikus PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, ada indikator ekonomi yang ditetapkan di APBN yang hasilnya baik.

Yakni inflasi yang diasumsikan 5 persen dicapai lebih rendah yakni 3,35 persen. Lalu suku bunga SPN 3 bulan yang ditargetkan 6,2 persen bisa dicapai 5,9 persen. Dan harga minyak dunia dari asumsi USD60 per barel menjadi USD50 per barel.

Prestasi itu terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi sekitar 4,75 persen, nilai tukar rupiah rata-rata di atas Rp12.500, lifting mintak yang hanya 780 ribu barel, dan lifting gas tercapai 1.195 ribu BPH setara minyak.

Berbicara dalam sebuah diskusi di Kedai Tjikini, Jakarta, Kamis, Hendrawan mengakui temuan indikator itu menunjukkan Pemerintah 'lulus' walau belum benar-benar sangat memuaskan.

Yang pasti, jika dibandingkan dengan negara-negara lain, Hendrawan mengakui prestasi Indonesia tidak buruk.

"Misalnya Tiongkok, sebelumnya selalu mencatat pertumbuhan dua digit. Saat ini hanya sekitar 6,1 persen," kata Hendrawan.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, M.Misbakhun, menilai bahwa Pemerintah pantas diberikan nilai A, khususnya kepada hasil kerja tim ekonomi pemerintah terkait realisasi target-target di APBNP 2015.

Menurut Misbakhun, pertumbuhan ekonomi 4,7 persen-4,8 persen di tahun 2015 menjadi setara dengan pertumbuhan ekonomi 7 persen. "Karena inflasinya hanya 3,3 persen. Bandingkan dengan 2014 dimana ekonomi tumbuh 5 persen tapi inflasi sebesar 8,8 persen, sehingga pertumbuhan yang dicapai digerus oleh inflasi yang besarannya melebih laju pertumbuhan ekonomi," jelas Misbakhun.

Selain itu, serapan anggaran sebesar 91,2 persen adalah sangat bagus. Karena di awal tahun, ada hambatan soal nomenklatur anggaran karena pergantian nama dan penggabungan kementrian. "Itu sempat menjadi kendala yang serius soal penyerapan anggaran," ujarnya.

Di sisi lain, Misbakhun menekankan bahwa penerimaan pajak sebesar 83 persen dengan mencapai angka Rp1.055 Triliun perlu diapresiasi. Sebab angka tersebut dicapai di saat kondisi ekonomi global sedang melambat, yang berimbas pada kondisi ekonomi regional dan nasional.

"Dapat dipahami situasi dunia terkena konstraksi kondisi tersebut. Pencapaian penerimaan pajak di atas 1.000 triliun tersebut adalah sejarah baru penerimaan pajak di Indonesia," tegas Misbakhun.

Dia menilai, kondisi ekonomi 2016 akan bisa memberikan banyak harapan karena pemerintah pada 2015 sudah berhasil melalukan stabilisasi dan membangun kepercayaan.. Faktor kepercayaan itu sendiri, menurut dia, sudah tertanam dengan baik dan akan menjadi sinyal positif.

"Khususnyya untuk membangun hubungan dengan sektor riil yang semakin dipacu untuk ikut menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di 2016," kata Misbakhun.