Revisi UU Migas Perlu Prioritaskan Pengembangan BUMN

Jakarta - Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) menyarankan pemerintah dan DPR memprioritaskan pengembangan BUMN migas, PT Pertamina, dalam revisi UU Migas.

Menurut Ketua IATMI Alfi Rusin, saran tersebut disampaikan terkait usulan untuk mempercepat proses dan pengesahan RUU Migas. Pasalnya, saat ini adalah momen yang tepat, karena harga minyak sedang turun.

"UU Migas harus memperkuat Pertamina sebagai perusahaan migas nasional. Pertamina harus lebih diberi prioritas sebagai perusahaan minyak nasional," kata Alfi, Kamis (14/1).

Alfi menambahkan, saat ini wilayah kerja (WK) Pertamina sangat kecil. Tentu saja hal ini sangat ironis. Terlebih sebagai perusahaan negara yang berada di negara sendiri, Pertamina justru harus melawan perusahaan-perusahaan lain jika ingin mendapatkan wilayah kerja. Untuk itu, lanjt Alfi, dalam usulan IATMI, Pertamina harus mendapat minimal 40% WK yang ada di Indonesia.

Menurut Alfi, prioritas yang diberikan kepada Pertamina adalah sebuah kewajaran. Prioritas tersebut bukan merupakan privillege (keistimewaan), namun perlakuan yang memang sudah seharusnya diberikan kepada perusahaan negara.

"Bisa disebut previllege jika diberikan kepada swasta. Tetapi ini kan tidak. Pertamina adalah badan usaha milik negara, yang 100 persen dimiliki negara," imbuh dia.

Terkait revisi UU Migas pula, mantan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Mukhtasor tidak setuju dengan usulan pembentukan SKK Migas menjadi BUMN Khusus. Menurut guru besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya tersebut, BUMN Khusus tidak sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Menurut Mukhtasor, pasal tersebut harus dimaknai secara utuh. Dengan demikian, tidak bisa hanya melihat konteks ‘dikuasai oleh negara,’ namun juga harus ‘dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.’

"Padahal jika BUMN Khusus dibentuk, maka amanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, tidak akan terjadi," kata Mukhtasor.