Tingkatkan Kemudahan Berusaha, Jokowi Perintahkan Perbaiki 10 Aspek

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan perbaikan menyeluruh terhadap 10 aspek yang selama ini menjadi penghalang arus masuk investasi ke dalam negeri.

Presiden Jokowi menyatakan seluruh jajaran pemerintah wajib bekerja keras dan fokus memperbaiki kemudahan berusaha di Indonesia.

"Perlu terobosan dan keberanian, terutama dalam pelaksanaan di lapangan, baik di daerah, BUMN, maupun kementerian. Perbaiki aspek dalam kemudahan berusaha," kata Presiden Jokowi di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (20/1).

Presiden Jokowi menyebutkan, ke-10 aspek yang harus diperbaiki adalah aktivitas memulai usaha, perizinan, pendaftaran properti, kelistrikan, dan pembayaran pajak. Selain itu, perdagangan lintas negara, akses perkreditan, perlindungan pada investor minoritas, penegakan kontrak, dan penyelesaian kepailitan.

Presiden Jokowi mengatakan, selain melakukan perbaikan menyeluruh terhadap 10 aspek, jajaran pimpinan Kementerian/Lembaga wajib menciptakan suasana kondusif bagi kalangan investor yang berinvestasi di negeri ini.

Seperti diberitakan, berdasarkan survei Ease of Doing Business (Kemudahan Berusaha) 2016 yang diterbitkan Bank Dunia, Indonesia berada di peringkat 109 dari 189 negara yang disurvei.

"Saat ini, Indonesia berada pada peringkat 109 dari 189 negara, naik hanya 11 peringkat dibandingkan tahun 2015. Peningkatan itu belum cukup signifikan untuk dapat dengan cepat mengejar negara-negara ASEAN yang memiliki peringkat lebih baik seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand," kata dia.

Dia mengatakan, berdasarkan survei Bank Dunia, saat ini Singapura berada di peringkat teratas, Malaysia pada urutan ke-18, dan Thailand di posisi 49.

"Kita harus fokus pada perbaikan yang nyata, yang betul-betul konkret sehingga dirasakan dampaknya oleh pelaku usaha, oleh investor yang ingin menanamkan modalnya," kata Presiden Jokowi.