Hipmi: Paket Ekonomi Jangan Kehilangan Momentum

Jakarta — Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) menyambut peluncuran paket kebijakan ekonomi IX, Rabu (27/1) dan rencana pemerintah untuk terus menggulirkan paket stimulus hingga akhir 2019. Rencana tersebut akan berdampak positif bagi dunia usaha. Meski demikian, BPP Hipmi meminta pemerintahan Jokowi-JK memprioritaskan upaya mengimplementasikan delapan paket yang sudah diluncurkan, daripada menambah paket lainnya.

"Tidak perlu terlalu banyak paketnya, yang penting yang sudah ada segera diimplementasikan dulu," ujar Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia dalam keterangan persnya, Kamis (28/1). Bahlil mengatakan, pihaknya lebih mendukung penguatan kualitas dan dampak paket yang sudah ada daripada menambah berbagai paket lainnya.

"Kami prefer peningkatan daya atau tenaga dari delapan paket yang ada. Nanti kalau sudah nendang, bole tambah paketnya lagi," pungkas Bahlil.

Tak hanya itu, Bahlil juga mengingatkan, bila paket ini terlambat 'turun ke bawah' atau lambat terimplementasi, dikhawatirkan paket ini akan kehilangan momentum atau tidak relevan lagi. Dia mencontohkan saat ini harga minyak dunia sedang anjlok dan diikuti penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk industri.

"Penurunan harga minyak dunia ini kan tidak kekal, hanya sementara. Nanti juga naik lagi. Kalau paketnya ketemu penurunan harga BBM, investasi dan reindustrilisasi akan bergairah. Jadi, harus cepat-cepat ini menteri-menteri kerjanya," ujar Bahlil.

Selain itu, paket ini juga harus memanfaatkan stabilitas rupiah, redahnya fluktuasi indeks harga saham gabungan (IHSG), dan menguatnya kekuasaan eksekutif."Turbulensi politik sudah sudah redah, eksekutif menguat, pemerintah harus optimalkan ini. Jangan sampai, sudah mau pemilu lagi, politik gaduh lagi. Momentum hilang lagi," ujar Bahlil.

Sementara itu, berdasarkan kajian Hipmi Reseacrh Center, sebagian besar paket ekonomi yang telah diluncurkan masih terganjal di meja kementerian. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan pemerintah (PP), namun sejumlah regulasi seperti keputusan menteri (kepmen), peraturan menteri (permen), peraturan kepala (perka), hingga surat edaran (SE) belum juga terlaksana.

Padahal, birokrasi pada tingkat paling bawah sedang menunggu petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis. "Di lapangan itu, petugas masih bilang belum ada juklaknya dan tidak ada pedoman bagi pelaku bisnis. Sedangkan, yang namanya paket ekonomi di atas itu kan masih umum dan abstrak, konkritnya dibawah ini apa," ungkap Bahlil.