Pemerintah Isyaratkan Pangkas Nilai APBN 2016
Rabu, 18 Mei 2016 | 12:44 WIB
Jakarta – Pemerintah mengisyaratkan akan kembali memangkas nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016, khususnya untuk sejumlah mata anggaran yang dinilai tidak perlu.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, saat ini nilai APBN 2016 telah dipangkas sebesar Rp 50,16 triliun, namun masih terbuka peluang untuk dilakukan pengurangan.
"Presiden menilai APBN Tahun Anggaran 2016 itu masih bisa dipotong lagi. Setelah Presiden kembali dari kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan dan Rusia, akan ada rapat yang khusus untuk membahas pengurangan atau pun pemotongan. Yang dipotong adalah spending-nya, pengeluarannya," kata Pramono di Jakarta, Selasa (17/5).
Dia mengatakan, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstrusikan langkah-langkah penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) atas APBN 2016 sebesar Rp 50,016 triliun.
Dia mengatakan, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dalam rapat kabinet, melaporkan kepada Presiden Jokowi bahwa keputusan pemotongan pengeluaran secara proporsional dilakukan seiring perkembangan perekonomian global dan pendapatan negara dari sektor pajak, yang diprediksi bakal menyamai perolehan tahun lalu.
"Presiden dan Wakil Presiden memberikan arahan kepada seluruh K/L untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu," jelas Pramono.
Disebutkan, pengeluaran yang tidak perlu di antaranya pengadaan-pengadaan yang tidak produktif.
"Sesuai arahan Presiden bahwa efisiensi itu menjadi kata kunci yang penting. Itu memang betul diputuskan dalam paripurna dan Inpres-nya sudah ditandatangani oleh Presiden, dan ini juga merupakan bagian nantinya di dalam penyusunan APBNP yang akan diajukan ke parlemen dalam waktu dekat ini," katanya.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu
BERITA LAINNYA
1
2
Kemenkomdigi: Kami Akan Terus Perang Melawan Judi Online!
5
B-FILES
Terseret dalam Perang dengan Israel, Lebanon Adukan Iran kepada PBB




