Januari 2017, Raskin Diganti Voucer Pangan

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan, mulai awal tahun 2017 program pendistribusian beras untuk rakyat miskin (raskin) akan diganti menjadi voucer pangan yang disampaikan langsung kepada rumah tangga sasaran.

Metode pendistribusian voucer pangan dinilai lebih efisien dan tepat sasaran dibandingkan mendistribusikan raskin yang membutuhkan tenaga dan biaya. Saat ini, pemerintah sedang mempersiapkan peta jalan perubahan agar proses transisi berjalan baik.

"Voucer pangan dapat digunakan untuk menebus beras atau telur atau bahan pokok lainnya, di pasar, di warung, di toko pada harga yang berlaku," kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/7).

Presiden telah menginstruksikan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa membuat kebijakan khusus untuk daerah sulit dijangkau seperti Yahukimo di Provinsi Papua, Yalimo (Provinsi Papua), Natuna (Provinsi Kepulauan Riau), Morotai (Provinsi Maluku Utara), dan daerah lainnya.

Dia optimistis reformasi kebijakan ini, rakyat yang belum sejahtera dan belum mampu akan memiliki lebih banyak pilihan untuk membeli bahan pokok kebutuhan dengan kualitas lebih baik di pasar maupun toko. Selain itu, melalui pendistribusian voucer pangan, rakyat akan memperoleh nutrisi, protein, dan karbohidrat yang lebih seimbang.

"Pedagang bahan kebutuhan pokok di pasar juga bisa mendapatkan tambahan peluang usaha. Dan, tidak kalah pentingnya adalah melalui reformasi ini Bulog akan kita kembalikan lagi fungsinya sebagai buffer stock, sebagai stabilisator harga beras dan bahan-bahan yang lainnya dan juga penyangga harga gabah petani apabila harga gabah jatuh," katanya.

Hadir dalam rapat itu, antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Menkeu Bambang Brodjonegoro, Mentan Amran Sulaiman, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil.