Petrokimia Lokal Kewalahan Hadapi Serbuan Impor

Jakarta - Industri petrokimia hilir kewalahan menghadapi serbuan produk impor dari Tiongkok. Wakil Ketua Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Suhat Miyarso mengatakan, harga barang Tiongkok lebih murah, namun berkualitas rendah.

"Derasnya impor menghambat pemasaran produk hilir. Apalagi, harga gas juga tidak kunjung turun, sehingga produk lokal sulit bersaing dari sisi harga. Alhasil, pasar petrokimia hilir domestik banyak diisi produk asing," kata Suhat kepada Investor Daily di Jakarta, baru-baru ini.

Suhat mengatakan, tahun ini, pasokan bahan baku plastik dari industri petrokimia hulu berkisar 4,5-5,5 juta ton, sedangkan produksi barang petrokimia hilir seperti plastik berkisar 5-6 juta ton aneka produk di hilir. Dari jumlah itu, sebanyak 80% produk hilir dipasok untuk pasar domestik. Dengan demikian, jika barang impor lebih murah merangsek ke pasar, pangsa pasar industri dalam negeri akan terkikis.

Akibat banjirnya produk impor dari Tiongkok, kata Suhat, kinerja industri petrokimia dalam negeri pun menyusut. Dia pesimistis target pertumbuhan industri petrokimia di atas 6% dapat tercapai. Padahal, dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%, seharusnya pertumbuhan industri petrokimia bisa lebih tinggi 1% atau 6%. Namun, dengan kondisi saat ini, industri petrokimia hanya bisa tumbuh lebih tinggi 0,4-0,5% dari ekonomi atau berkisar 5,4-5,5%.

"Target 6% pasti tidak bisa tercapai, karena pasar dalam negerinya tergerus jadi produsen dalam negerinya terus terkena," kata Suhat.

Suhat menilai, industri lokal sulit bersaing dengan impor, karena kebijakan industri negara eksportit lebih kondusif. Selain itu, sebanyak 45% bahan baku industri hulu diimpor. Imbasnya, harga petrokimia hulu dan hilir domestik sulit bersaing. Beberapa produk yang harus bersaing dengan produk impor adalah alas kaki, barang-barang plastik, terpal plastik.

"Jadi dari hulu saja bahan baku untuk industri hilir saja impor, bagaimana bisa berperang dengan barang impor?" kata Suhat.

Suhat berharap pemerintah bisa mengambil tindakan tegas untuk membendung produk impor. Salah satunya dengan menerapkan SNI wajib untuk semua produk hilir. Ini akan membuat produk yang tidak memenuhi standar tidak bisa menembus pasar dalam negeri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor plastik dan barang dari plastik Januari- Juli 2016 mencapai US$ 3,88 miliar.

Dia menambahkan, Inaplas mendesak pemerintah segera merampungkan beleid penurunan harga gas, karena sudah molor terlalu lama. Suhat juga meminta wacana pengenaan cukai kemasan plastik dibatalkan.