Program Tol Laut Dipastikan Libatkan Swasta

Jakarta - Pemerintah mengevaluasi enam rute tol laut yang saat ini dijalankan PT Pelni melalui penugasan. Hal itu sejalan dengan kepastian regulator untuk mengajak perusahaan pelayaran swasta terlibat dalam pengoperasian tiga rute tol laut baru yang dibuka sepanjang 2016.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan, upaya pemerintah mengevaluasi rute tol laut guna mewujudkan program itu secara lebih efektif. Sedangkan, keterlibatan swasta dalam upaya menyimbangkan peran swasta dan pemerintah guna mendukung perwujudan program tol laut secara menyeluruh.

Budi mengungkapkan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah melakukan pembahasan dengan sejumlah pihak mengenai progres tol laut. Karena itu, setelah mendengar masukan, regulator berencana mengundang swasta lebih banyak lagi untuk terlibat dalam pelaksanaan tol laut.

"Setelah melakukan pembahasan dengan sejumlah pihak, kami akan mendorong peran swasta dalam mengoperasikan rute tol laut. Dengan demikian, prosesnya bakal melalui lelang. Saya perkirakan proses lelang bisa dimulai dalam dua minggu lagi," kata Budi saat berada di Kantor DPR, Jakarta, Rabu (7/9).

Selain itu, dia menambahkan, pihaknya melakukan evaluasi terhadap enam rute tol laut yang saat ini dioperasikan oleh PT Pelni melalui penugasan pemerintah. Menurut dia, beberapa rute di antaranya berjalan kurang efektif karena masih bersinggungan dengan trayek-trayek yang selama ini dijalankan oleh pihak swasta.

Salah satu rute yang dimaksud adalah rute tol laut dari Jakarta ke Papua melalui Makassar. Menurut dia, dari Jakarta dan Makassar sudah berjalan secara komersial, yakni dapat dilihat dari harga barang yang hampir setara. Oleh sebab itu, kata Budi, pihaknya bakal mengambil inisiatif untuk memangkas trayek Pelni, tidak dari Jakarta melainkan dari Makassar menuju Papua. Sedangkan, dari Jakarta ke Makassar akan dijalankan oleh perusahaan pelayaran swasta.

"Jakarta ke Natuna itu juga tidak perlu karena sebagian sudah bersinggungan dengan trayek komersial. Sebagian itu tidak perlu, jadi langsung dari Pontianak saja ke Natuna dan kami bisa meningkatkan okupansinya," papar dia.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto menyambut positif rencana tersebut. Dengan adanya rencana revisi rute tol laut yang bersinggungan dengan swasta akan membuat persaingan usaha lebih sehat, karena sejauh ini pelayaran swasta yang telah lebih dulu melayani rute tersebut.

Beberapa rute yang dinilai masih bersinggungan dan perlu dipertimbangkan untuk direvisi adalah rute T2 (Perak, Kalabahi, Moa, Saumlaki, Dobo, Merauke), T3 (Perak, Larantuka, Lewoleba, Rote, Sabu, Waingapu), dan T4 (Priok, Makassar, Manokwari, Wasior, Nabire, Serui, Biak).

"Kami berharap konektivitas tol laut ini dapat dijalankan bersama-sama PT Pelni dan pelayaran swasta melalui kapal-kapal perintis. Hal ini sejalan dengan penyampaian Menhub saat melakukan pertemuan dengan kami," tambah dia.

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djami Francis mempertanyakan, peran PT Pelni yang dilibatkan dalam program tol laut yang notabene lebih mengutamakan angkutan barang. Pasalnya, selama ini perusahaan pelat merah itu cenderung difokuskan kepada angkutan penumpang.

"Pelni selama ini banyak mengurus penumpang bukan mengurus angkutan barang. Jadi saya harapkan pemerintah memang bisa mengevaluasi rute tol laut ini lebih jauh lagi," kata Fary.

Konsolidasikan Pelabuhan

Sebelumnya, Budi Karya mengatakan, Kemenhub akan mengonsolidasikan Pelindo I-IV guna menghimpun perencanaan pengembangan program tol laut yang lebih terintegrasi. Menurut Budi, peran pelabuhan-pelabuhan nasional perlu diperkuat dengan sejumlah strategi sehingga mampu berperan sebagai hub yang memiliki kelengkapan fasilitas mumpuni. Dengan demikian, kapal-kapal ekspor impor bisa langsung sandar di sejumlah pelabuhan nasional tanpa harus singgah terlebih dulu ke negara tetangga, Singapura.

"Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, dalam waktu dekat ini kami akan konsolidasikan semua BUMN (pelabuhan) yang ada, untuk membuat planning yang lebih terintegrasi," ungkap Budi.

Dia menambahkan, dalam planning yang lebih terintegrasi itu bukan hanya mencantumkan rencana pembangunan infrastruktur saja, tapi juga sampai dengan mengoptimalkan manfaat dari infrastruktur yang sudah ada. Karena itu, lanjut Menhub, pihaknya juga meminta pendapat dari para pelaku di pelabuhan guna menyempurnakan program tol laut.

"Kami mendiskusikan dan meminta pendapat dari para pelaku di pelabuhan, terkait hal-hal apa yang masih kurang dan perlu disempurnakan untuk mengembangkan tol laut ke depannya, misalnya dwelling time, modernisasi, kanalisasi, akuisisi, dan banyak hal lainnya yang dibahas bersama," jelas Menhub Budi.

Budi menegaskan bahwa salah satu tujuan dari diimplementasikannya program tol laut adalah untuk menekan disparitas harga secara konsisten antara wilayah barat dengan wilayah timur Indonesia. Menurut dia, hasil dari upaya menekan disparitas itu sudah mulai terlihat tetapi masih perlu ditekankan kembali.

"Saya mendapat laporan dari PT Pelni memang sudah ada penurunan tapi tidak bisa konstan. Beberapa waktu atau hari masih bisa naik lagi. Walapun begitu, upaya yang telah dilakukan selama ini sudah bagus. Tinggal kami sempurnakan lagi, " pungkas dia.