KEIN: E-commerce Asing Harus Berkontribusi bagi Indonesia

Jakarta  – Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) mendukung sepenuhnya inisitif yang dikembangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggerakkan investasi bidang e-commerce masuk ke Indonesia. Langkah ini dinilai bisa semakin mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pemasaran produk Indonesia ke luar negeri, termasuk produk-produk usaha kecil mikro dan menengah (UMKM).

"Tentu saja, KEIN sangat mendukung upaya tersebut, karena agenda presiden jelas untuk membicarakan kerja sama investasi guna memasarkan produk Indonesia ke luar negeri. Ini diharapkan meningkatkan kualitas UMKM agar semakin mendunia melalui perusahaan e-commerce tersebut," ujar Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta di Jakarta, Kamis (8/9).

Upaya presiden untuk mendorong investasi e-commerce dari luar negeri itu dilakukan ketika berjumpa dengan kalangan investor global di sela-sela pertemuan G20 beberapa waktu yang lalu di Tiongkok. Di sela pertemuan, Jokowi juga berkunjung ke kantor pusat Alibaba Group di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, Tiongkok, yang merupakan salah satu perusahaan layanan e-commerce terbesar di dunia.

Arif mengatakan, keinginan dan usaha presiden itu perlu diapresiasi dan didukung karena dengan masuknya investasi di Indonesia, akan semakin meningkatkan peluang pertumbuhan perekonomian nasional. "Apalagi, ini tujuannya juga mendorong kemajuan UMKM di Indonesia agar semakin berkembang dan go internasional, sehingga produk dan industri kita lebih kompetitif dan berkualitas serta diakui masyarakat global," kata dia.

Namun, dia mengungkapkan, keinginan presiden membangun kerja sama dengan raksasa e-commerce asal Tiongkok tersebut juga harus diberikan saran dan peta arah agar hal itu jangan sampai justru merugikan Indonesia. Keinginan yang diharapkan bisa tidak terwujud jika Indonesia tidak memiliki daya tawar ekonomi. "Karena itu KEIN bertugas memberikan usulan dan roadmap kebijakan ekonomi khusus kerja sama di bidang e-commerce yang nantinya bisa dilakukan Presiden," tambah Arif.

Saran dan catatan pertama yang disampaikan Arif adalah menyangkut pajak semua perusahaan e-commerce yang akan berinvestasi di Indonesia. Dia mengatakan, harus ada pengawasan yang ketat, misalnya terkait dengan perpajakan. Hal itu mengingat transaksi e-commerce dilakukan secara online dan sangat mungkin untuk tidak melalui sistem perbankan di Indonesia.
Kalau perlu, menurut Arif, dibuat regulasi dan pengawasan khusus pada industri e-commerce yang berlaku untuk semua, bukan hanya untuk satu perusahaan saja. "Kami juga berharap ada potensi penerimaan pajak dari transaksi online yang sedang tren itu, baik dari transaksi jual-beli maupun periklanan," ungkap dia.

Catatan selanjutnya, kata Arif, yakni terkait aspek penggunaan tenaga kerja Indonesia dalam proses investasi itu. Arif menyarankan agar kuota bagi tenaga kerja Indonesia lebih banyak, agar mampu membuka lapangan kerja baru bagi rakyat Indonesia. "Melalui cara itu, proses transfer teknologi juga bisa lebih cepat," ujar dia.

Saran terakhir yang dikemukakan Arif yaitu komitmen perusahaan e-commerce asing untuk membantu pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia. KEIN tidak ingin investasi e-commerce asing sebatas memasarkan produk UMKM, namun pemerintah juga harus meminta perusahaan itu untuk mendampingi dan mengembangkannya dengan teknik dan strategi agar UMKM Indonesia sukses bersaing di level global.

"Jadi, kalau output investasi e-commerce itu sudah jelas akan berpihak bagi bangsa Indonesia dan menguntungkan rakyat Indonesia, kita harus mendukungnya. Tentu saja, harus sudah disiapkan regulasi untuk menjalankan itu," kata Arif.