Bank Mandiri Proyeksikan Tambahan Pencairan Rp 17 T

Bangka Belitung – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memproyeksikan meraih tambahan pencairan komitmen kredit kepada nasabah di sektor ekonomi infrastruktur Rp 17 triliun pada kuartal IV-2016. Sampai Agustus lalu, kredit infrastruktur yang dicairkan Bank Mandiri mencapai Rp 49,4 triliun dari total nilai komitmen sebesar Rp 92,8 triliun.

Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas mengatakan, perseroan melalui fungsi intermediasi terus mendukung upaya pengembangan infrastruktur untuk merealisasikan kemajuan ekonomi nasional. Hal itu dapat tergambar dari komitmen kredit Bank Mandiri ke sektor ekonomi infrastruktur yang menanjak 40,2% secara year on year (yoy) hingga menjadi Rp 92,8 triliun (bank only).

Dari komitmen yang telah diberikan, menurut Rohan, tingkat pencairan kredit berbeda-beda. Perseroan mencatat tingkat pencairan kredit ke infrastruktur naik 19% (yoy) pada Agustus lalu. "Kami meyakini, tambahan pencairan kredit infrastruktur pada sisa semester II ini akan berasal dari proyek pembangkit listrik maupun migas (minyak dan gas)," ujar dia di sela media training Bank Mandiri di Bangka Belitung, Kamis (22/9).

Mengenai pencairan kredit, Rohan menjelaskan, proyek infrastruktur yang dibiayai secara umum bersifat tahun jamak (multiyears), sehingga proses pencairan juga mengikuti perkembangan dari setiap proyek dan membuat pola pencairan berbeda. Misalnya untuk sektor transportasi pencairan pinjaman di Bank Mandiri mencapai Rp 16,7 triliun pada Agustus 2016. Sementara itu, pencairan kredit untuk pembangkit tenaga listrik Rp 15,6 triliun, proyek jalan tol Rp 7,6 triliun, dan sektor telekomunikasi Rp 8,9 triliun.

Padahal, sampai akhir bulan Agustus lalu Bank Mandiri mencatatkan total komitmen kredit di subsektor transportasi sebesar Rp 36,4 triliun. Lalu proyek infrastruktur lain, papar Rohan, seperti pembangkit tenaga listrik memperoleh komitmen pendanaan Rp 28,7 triliun, pembangunan jalan tol Rp 15,3 triliun, dan sektor telekomunikasi Rp 12,5 triliun.

"Pemberian komitmen ke sektor transportasi itu merupakan yang terbesar kalau untuk kredit infrastruktur perseroan. Itu untuk mendukung proyek pengembangan bandara, pelabuhan laut, serta kereta api," ungkap Rohan.

Dana Amnesti Pajak

Sementara itu, Bank Mandiri gencar menyosialisasikan program kebijakan amnesti pajak, dan dari hasil sosialisasi tersebut perseroan menghimpun dana Rp 6,6 triliun. Rohan Hafas mengatakan, sampai 22 September 2016 nominal dana amnesti pajak yang masuk mencakup 29,105 transaksi tebusan dengan nilai Rp 5,95 triliun. Sementara itu, perseroan mencatat ada 145 transaksi repatriasi dengan nominal Rp 653,64 miliar.

Untuk menambah jumlah aliran dana yang masuk, Bank Mandiri telah menyiapkan klinik-klinik pajak yang memiliki informasi komprehensif mengenai amnesti pajak kepada nasabah utama atau korporasi. "Untuk itu, kami juga melakukan komunikasi yang intensif dengan Ditjen (Direktorat Jenderal) Pajak," ujar dia.

Di samping ketentuan terkait amnesti pajak, Rohan memaparkan, klinik perseroan menawarkan konsultasi keuangan. Misalnya mengenai produk investasi yang bisa dipilih para wajib pajak yang ingin merepatriasi dana mereka ke Indonesia. "Mereka dapat memilih produk treasury, manajemen aset, pasar modal, capital atau venture funds, hingga produk asuransi," papar dia.

Anak usaha Bank Mandiri, yaitu PT Mandiri Manajemen Investasi tengah menyiapkan instrumen investasi atas proyek pembiayaan berbasis pembangunan infrastruktur. Berkaitan dengan hal itu, Rohan menjelaskan, potensi yield (imbal hasil) untuk investasi di proyek infrastruktur yang didukung badan usaha milik negara (BUMN) dapat mencapai 17%.

Secara terpisah, Head of Corporate Secretary Mandiri Manajemen Investasi Mauldy Makmur mengatakan, ada lima pemilik dana repatriasi yang berpeluang berinvestasi di instrumen proyek infrastruktur BUMN dengan potensi dana sebesar Rp 2 triliun. "Apabila proyek yang mereka mau biayai sudah berjalan, return yang diraih lebih sedikit, tapi jika sebaliknya proyek baru tentu besaran yield akan lebih tinggi," jelas dia.

Obligasi Diminati Investor

Sementara itu, Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I tahun 2016 memperoleh minat yang baik dari investor. Hal ini terlihat dari penawaran awal (bookbuilding) yang diterima penjamin emisi dengan nilai Rp 9,6 triliun atau 1,9 kali dari target emisi sebesar Rp 5 triliun.

Dari nilai yang diserap tersebut, Rp 1,1 triliun adalah obligasi Seri A dengan jangka waktu 5 tahun, Rp 1,5 triliun obligasi Seri B bertenor 7 tahun, dan Rp 2,4 triliun obligasi Seri C yang akan jatuh tempo dalam 10 tahun.

Menurut Direktur Finance and Treasury Bank Mandiri Pahala N Mansury, tingginya penawaran yang masuk mengindikasikan kepercayaan investor yang baik kepada perseroan dalam mengelola bisnis.

"Kami bersyukur dengan keberhasilan penerbitan obligasi ini karena dapat membantu Bank Mandiri melakukan ekspansi bisnis, terutama dalam rangka mendukung ketersediaan infrastruktur nasional," ungkap Pahala.

Dalam penerbitan ini, perseroan menetapkan kupon obligasi Seri A sebesar 7,95%, Seri B 8,50%, dan kupon untuk obligasi Seri C adalah 8,65%. Adapun penjamin pelaksana emisi penerbitan obligasi berkelanjutan ini adalah Mandiri Sekuritas, Danareksa Sekuritas, Bahana Securities, dan Trimegah Sekuritas Indonesia.

Pahala mengatakan, perseroan berencana menggunakan sebagian dari hasil penerbitan obligasi tersebut untuk membiayai pembayaran obligasi subordinasi perseroan yang jatuh tempo pada 11 Desember 2016.

Secara keseluruhan, rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan I ini adalah sebesar Rp 14 triliun yang akan dilakukan dalam kurun waktu tahun 2016-2018.

Pascapernyataan efektif yang diperoleh dari OJK pada 22 September 2016, perseroan akan melakukan proses penjatahan pada 28 September 2016, sedangkan tanggal terbit obligasi pada 30 September 2016.