Pemerintah Jadikan Harga Gas Sebagai Pemikat Investasi

Jakarta- Presiden Joko ‎Widodo (Jokowi) bertekad menjadikan harga gas sebagai salah satu alat pemikat bagi pelaku usaha yang akan berinvestasi di Indonesia.

Saat memimpin rapat terbatas Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/10), Presiden Jokowi menyatakan, pemerintah akan menurunkan harga gas untuk ‎industri dari US$ 9,5 per million British Thermal Unit (MMBTU) menjadi sekitar US$ 5 atau US$ 6 per MMBTU. "Harga gas harus tetap menarik bagi investor untuk berinvestasi di sektor hulu serta mendukung pembangunan infrastruktur, transmisi, dan distribusi," kata Presiden Jokowi.

Dia mengatakan, pemerintah akan mempertimbangkan aspek keberlanjutan di semua sisi, baik investasi maupun daya saing industri nasional. Selain itu, pemerintah akan menyederhanakan rantai pasokan sehingga penyalurannya lebih efisien. "Dan, saya minta agar ini dijaga dan juga dikalkulasi. Ini terkait iklim investasi di sektor gas bumi," katanya.
‎

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku heran, sebagai negara penghasil gas bumi terbesar di dunia, harga gas di Indonesia sangat tinggi mencapai US$ 9,5 per MMBTU. Bahkan, bisa meningkat menjadi US$ 12 per MMBTU. Sementara harga gas di Vietnam US$ 7 per MMBTU, Malaysia (US$ 4 per MMBTU), dan Singapura (US$ 4 per MMBTU)‎. ‎"Sebaliknya negara-negara tersebut dapat dikategorikan mengimpor gas bumi. Oleh sebab itu, harus segera kita benahi, karena implikasinya sangat besar pada kemampuan daya saing industri kita," katanya.

Dikatakan, banyak industri andalan Indonesia seperti keramik, tekstil, petrokimia, pupuk, dan baja yang mengandalkan pasokan gas. "Jangan sampai industri kita kalah bersaing gara-gara masalah gas yang terlalu mahal. Saya minta data-data konkret agar harga gas kita kompetitif," kata Presiden Jokowi.