Presiden: Pemerintah Fokus Wujudkan Pemerataan Ekonomi

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan bahwa fokus pemerintah pada tahun ini adalah mewujudkan pemerataan agar dapat mengikis kesenjangan ekonomi antara daerah yang kaya dan miskin.

Presiden Jokowi mengatakan upaya itu akan diwujudkan melalui tiga langkah strategis yaitu, percepatan pembangunan infrastruktur, memperlancar konektivitas antardaerah, serta memperbesar transfer dana ke daerah.

"Fokus perhatian kita sekarang ini harus banyak dicurahkan dalam rangka mengatasi ketimpangan antardaerah," kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/2).

Presiden mengatakan, pemerataan pembangunan dimaksudkan untuk mendorong pergerakan pemerataan ekonomi nasional sehingga tidak hanya berpusat di Pulau Jawa, melainkan menyebar secara merata dan berkeadilan hingga ke seluruh pelosok Tanah Air, termasuk di wilayah-wilayah pinggiran Indonesia.

"Saya minta agar kebijakan pemerataan ekonomi ini betul-betul bisa menyentuh lapisan kelompok masyarakat terbawah. Untuk itu diperlukan langkah-langkah terobosan kebijakan baik melalui redistribusi aset, langkah-langkah afirmasi untuk memberikan kesamaan kesempatan, serta peningkatan akses pendidikan dan ketrampilan bagi 40% kelompok masyarakat terbawah," katanya.

Jokowi mengaku dalam upaya mewujudkan pemerataan ekonomi, pemerintah menghadapi tantangan cukup berat, yaitu masalah ketimpangan lahan.

"Lahan merupakan aset yang sangat penting bagi 40% kelompok masyarakat lapisan terbawah. Kita harus memberikan akses lahan bagi penduduk yang kurang mampu, petani gurem atau buruh tani yang tidak memiliki lahan sehingga tercetak skala ekonomi untuk meningkatkan pendapatan," ujarnya.

Presiden Jokowi mengatakan, saat ini masih terjadi konsentrasi penguasaan lahan secara besar-besaran oleh sekelompok orang atau korporasi. Bahkan, lanjutnya, para pengumpul lahan yang besar hanya membayar sekitar seperempat dari nilai pajak transaksi yang seharusnya disetorkan ke negara.

"Hal ini harus segera kita perbaiki, harus segera kita tata melalui reforma agraria, dan sistem pajak yang berkeadilan," katanya.