Kadin Gregetan Pemerintah Lamban Benahi Kawasan Perbatasan

Lambatnya izin yang dikeluarkan pemerintah membuat para investor kerap mengurungkan niatnya.

Setelah melakukan kajian selama 1,5 tahun bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kadin Indonesia melihat adanya potensi ekonomi yang kuat sehingga para pelaku usaha tertarik untuk segera menanamkan investasi di kawasan perbatasan.
 
Kajian itu dilakukan ke berbagai kawasan perbatasan, seperti Entikong di  Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten  Nunukan dan beberapa lokasi lainnya.
 
Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Koordinator Wilayah Tengah Endang Kesumayadi, para anggota Kadin menyatakan kesiapan untuk  melakukan investasi dalam waktu dekat dengan membangun pelabuhan darat  (dry port), kawasan industri, kawasan komersil dan perumahan, pengolahan  kelapa sawit, crumb rubber (industri pengolahan karet), industri  alat-alat pendukung industri kelapa sawit, karet, tambang, hotel dan  restoran, ekowisata bahari, cold storage dan pergudangan.
 
“Namun, kesiapan para pelaku usaha itu terkendala minimnya fasilitas dan  infrastruktur ditambah lagi belum tersedia jaringan listrik,  telekomunikasi, dan air bersih, yang mana itu semua sesungguhnya ingin  dibangun oleh anggota Kadin” ujarnya di Jakarta, hari ini.
 
Di tengah kondisi demikian, kata Endang, pelaku usaha tetap menyatakan kesiapan untuk ikut membangun perbatasan karena nasionalisme dan potensi  ekonomi yang sedemikian besar. Hanya, lambatnya izin yang dikeluarkan  oleh pemerintah membuat para investor kerap mengurungkan niatnya.

“Perizinan untuk membangun rumit dan lambat karena kawasan perbatasan  masuk dalam kategori kawasan strategis nasional yang penggunaan ruangnya  dikendalikan oleh pemerintah pusat,” papar dia.
 
Atas kendala tersebut, Kadin meminta Menteri Koordinator Perekonomian  Hatta Rajasa untuk memberikan keputusan atau kebijakan yang tepat untuk  serius membangun kawasan perbatasan.

“Selama ini kami berkoordinasi  dengan badan pemerintah yang mengelola kawasan perbatasan, tetapi mereka  tidak bisa memastikan karena semuanya bergantung pada arahan Menko  Perekonomian,” ungkap Endang.
 
Dia menilai, semakin cepat arahan tentang pelayanan perizinan ini dapat  diterbitkan, semakin cepat kawasan perbatasan dapat terbangun.

“Kami berharap, Menko Perekonomian dapat memberikan keputusan dan langkah kongkrit dalam memberikan kemudahan layanan perizinan, khususnya izin prinsip untuk pembangunan berbagai fasilitas di kawasan  perbatasan," tutur dia.
 
Ia menambahkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan RI sangat memprihatinkan. Untuk kegiatan perdagangan masih bergantung  pada pasokan negara tetangga, Malaysia. “Jika menunggu pasokan dari  pusat, harga kebutuhan pokok lebih tinggi jika dibandingkan dari  Malaysia,” ungkap Endang.
 
Untuk memudahkan perdagangan, sangat penting untuk membangun dry port di  kawasan perbatasan. Selain memperkecil kesenjangan membanjirnya produk  negara asing di kawasan RI, dengan adanya dry port, aktifitas  perdagangan di antara kedua negara akan lebih terkontrol baik dengan  menggunakan sistem border trade agreement atau aturan impor yang telah  ditentukan dengan jelas oleh Kementerian Perdagangan.

“Kami harapkan  pemerintah bisa jeli dan bersedia memberikan perlakuan khusus, karena  aturan yang diberlakukan pusat, pada kenyataannya tidak bisa diterapkan  di kawasan perbatasan,” pungkas Endang.