Kewenangan KPPU Perlu Perkuat Daya Saing UMKM

Jakarta- Keberadaan jutaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia mulai terancam eksistensinya di tengah dominasi pelaku usaha bermodalkan besar. Untuk menyikapi kondisi tersebut, diperlukan penguatan kewenangan lembaga pengawas persaingan usaha guna meminimalisir tergerusnya para pelaku usaha UMKM.

"Dari 58,7 juta pelaku UMKM hanya 27 persen saja yang memiliki daya saing. Sisanya mereka mati segan hidup tak mau istilahnya," kata ujar anggota Komisi VI DPR, Darmadi Durianto dalam diskusi bertema "Peran KPPU Dalam Perlindungan UMKM" bersama komisioner KPPU Kurnia Syahrani dan Chandra Setiawan di Megawati Institute Jakarta, Sabtu (4/3).

Padahal kata dia, UMKM menyumbang 97,5 persen lapangan kerja di Indonesia. Minimnya daya saing UKM karena kurangnya keberpihakan pada mereka.

"DPR khususnya Fraksi PDIP sangat konsen mendorong penguatan kelembagaan KPPU terutama penguatan kewenangan lembaga tersebut dan buktinya kita saat ini tengah melakukan revisi UU Nomor 5 tahun 1999. Itu penting guna menjaga eksistensi para pelaku usaha UMKM," ujar dia.

Sementara komisioner KPPU Kurnia Syahrani mengatakan, pihaknya bersyukur jika kewenangan KPPU dapat diperkuat. "Selama ini kewenangan KPPU sangat terbatas. Diharapkan dengan penguatan kewenangan nantinya, bisa menjangkau pelaku usaha bermodalkan besar yang menjalankan usaha dengan cara tidak sehat sekaligus bisa memproteksi UMKM," tegas dia.

Seharusnya, kata dia, kewenangan KPPU diperkuat di tengah keinginan pemerintah Jokowi meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui UMKM. "UMKM itu akan menjadi salah satu upaya pengentas kemiskinan. Dan hal itulah yang diharapkan presiden Jokowi. Jadi sudah seharusnya kewenangan KPPU diperkuat," pungkas dia.

Komisioner KPPU Chandra Setiawan melihat KPPU sebagai instrumen harus mampu melindungi UMKM. Selama ini, strukur pasar kita belum membaik. Sentra tertentu hanya bisa dijangkau oleh segelintir kelompok tertentu saja.

Ia mengungkapkan, perekonomian dalam negeri belum bisa bersaing di pasar global menyusul kemampuan ekspor Indonesia yang terbatas. "Saya ingin perekonomian Indonesia betul-betul sehat jangan hanya dinikmati sekelompok orang," kata Chandra.