Pengembangan Jagung di NTT Terhambat Sumber Air

Kupang - Anggota DPD asal Nusa Tenggara Timur Ibrahim Agustinus Medah mengatakan berbagai program dan kebijakan pemerintah untuk mengembangkan berbagai tanaman mulai dari cendana, ternak dan jagung masih terhambat oleh ketersediaan umber daya air.

"Ketersediaan sumber daya air masih menjadi faktor penghambat perkembangan pertanian di daerah setempat sehingga membuat para petani di NTT tidak produktif dan hanya mampu mengolah lahan rata-rata 0,5 hektare," katanya di Kupang, Senin.

Ketua DPRD NTT 2009-2014 ini mengatakan hal tersebut menanggapi permintaaan Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman dalam kunjungan kerjanya ke wilayah Kabupaten Belu beberapa waktu lalu, yang mengharapkan agar NTT harus terus memproduksi jagung.

Sebab hingga saat ini, kata Menteri, produksi jagung di provinsi berbasis kepulauan itu berada di urutan pertama di seluruh Indonesia.

Data di tingkat nasional, katanya, menunjukan bahwa saat ini produksi jagung NTT terbaik secara nasional, meskipun baru hanya sebatas untuk konsumsi sendiri, sehingga ke depan diharapkan bisa diekspor.

Meskipun secara nasional luas tanam jagung di NTT per Desember 2016, mencapai 180.824 ha, terbesar di antara provinsi lainnya.

Untuk mengatasi kekurangan air, demikian Ibrahim Medah, maka solusinya adalah menganggarkan lima persen APBD provinsi dan kabupaten setiap tahun.

"Begitu pun lima persen untuk pengadaan teknologi agar dapat mengolah lahan pertanian secara maksimal," katanya.

Dia memberi contah, Kabupaten Kupang dengan total APBD saat ini Rp 1,3 triliun, telah mengalokasikan lima persennya atau sebanyak Rp 65 miliar untuk infrastruktur air.

Dari anggaran tersebut, katanya, dibelanjakan untuk membeli mesin sumur bor dengan harga Rp 5 miliar sehingga akan didapat 20 mesin sumur bor.

Dari penggunaannya, satu mesin sumur bor dalam tiga hari menyelesaikan pemboran satu sumur. Dalam satu tahun, satu alat menghasilkan 100 sumur.

"Kalau saja ada 20 mesin, maka dalam satu tahun semua mesin tersebut menghasilkan 2.000 sumur bor. Tahun pertama kegiatan pemboran saja, kebutuhan air bersih dan air untuk pertanian pekarangan rumah dapat terpenuhi," katanya.

Jadi, menurut dia, apabila Kabupaten Kupang dengan jumlah desa/kelurahan saat ini 180 buah dan jumlah 2.000 sumur bor, maka artinya setiap desa/kelurahan mendapat minimal 10 sumur bor. Tahun yang kedua tambah lagi 10 dan seterusnya bertambah tiap tahun," kata Medah.

Medah menjelaskan, dari lima persen APBD tersebut, setelah dibelanjakan Rp 5 miliar, masih sisa Rp 60 miliar. Sisa anggaran tersebut dibelanjakan untuk membeli excavator dengan harga per unit mencapai Rp 1 miliar.

Dengan demikian, jumlah excavator sebanyak 60 unit. Satu unit excavator dalam dua minggu kerja rutin dapat membuat satu embung sedang. Oleh karena itu, dalam satu tahun, satu excavator menghasilkan 25 embung.

Dengan demikian, 60 unit dalam satu tahun menghasilkan 1.500 embung. "Untuk wilayah Kabupaten Kupang, dengan jumlah desa/kelurahan 180, maka tahun pertama setiap desa memiliki delapan embung. Rata-rata tiap desa memiliki 5-8 dusun. Maka tahun pertama semua dusun di Kabupaten Kupang memperoleh embung. Tahun kedua bertambah lagi satu embung untuk dusun, tahun ketiga bertambah lagi satu embung dan seterusnya. Sampai air di semua desa/dusun melimpah," kata mantan Bupati Kupang dua periode itu.