Perkuat Peran Negara untuk Capai Swasembada Pangan

Jakarta - Strategi pembangunan sektor pertanian pada masa Orde Baru mengantarkan Indonesia menjadi negara swasembada beras. Untuk itu, peran negara dan pemerintah harus optimal dalam mengawal program-program pangan dan pertanian. Selain itu, partisipasi masyarakat melalui koperasi unit desa (KUD) sangat diperlukan dalam mencapai kedaulatan pangan tersebut.

Demikian disampaikan Rektor Universitas Trilogi Asep Saefudin dalam keterangan di Jakarta, Kamis (24/3) seusai membuka seminar From Rice Importer To Self Sufficiency.

Dikatakan, kesuksesan mencapai swasembada pangan pada masa silam patut ditiru, sekalipun tidak semua harus diikuti secara utuh. Politik pangan saat itu adalah meningkatkan keterlibatan para petani dan pemerintah juga mengintensifkan pembinaan untuk mendongkrak produksi beras. Hal itu membawa Indonesia dari importir menjadi negara yang bisa swasembada.

"Saat itu hanya pada beras sehingga saat ini perlu dioptimalkan juga potensi lain. Optimalisasi peran negara dan program-program pemerintah harus terus ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat," katanya.

Mantan Menteri Koperasi Soebiakto Tjakrawerdaya menegaskan bahwa kehadiran negara harus kuat untuk membendung liberalisasi pangan yang berdampak pada kedaulatan dan perlindungan pada petani. Selain melalui kebijakan-kebijakan yang tegas, peran Bulog dan keterlibatan petani dan masyarakat melalui KUD harus kuat.

"Negara harus kuat untuk melindungi petani dan pangan nasioal. Bulog dan koperasi-koperasi pertanian harus mempunyai peran yang besar," ujar Soebiakto yang juga Ketua Dewan Pembina Universitas Trilogi.

Dia menjelaskan bahwa pendekatan yang dilakukan pada Orde Baru patut ditiru karena politik pangan saat itu sangat memprioritaskan pertanian dan pangan secara umum. Sekalipun, dia mengakui, tidak semuanya harus ditiru karena perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini. "Kita ambil hal-hal yang baik pada masa lalu sehingga bisa berkontribusi bagi kemajuan Indonesia dan masyarakat semakin sejahtera," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Pusat Studi Ekonomi Pancasila, Universitas Trilogi, PS Lenggono menegaskan bahwa pencapaian swasembada beras tahun 1984 merupakan salah satu bentuk dari implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. "Kedaulatan ekonomi itu merupakan salah satu yang menjadi jiwa Pancasila yang saat ini makin ditinggalkan. Swasembada beras adalah salah satu bentuknya," ujar Lenggono.

Berangkat dari kondisi itu, lanjutnya, Universitas Trilogi pun berinisiatif untuk menggali kembali berbagai kebijakan pangan atau perberasan pada masa Orde Baru sehingga bangsa Indonesia saat ini bisa memetik apa saja yang bisa diimplementasikan sesuai kondisi sekarang.