Presiden Akan Evaluasi Kebijakan Menteri Kelautan

Jakarta- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pemerintah akan mengevaluasi kebijakan yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti perihal pelarangan penggunaan kapal yang dilengkapi alat tangkap tarik atau cantrang yang diprotes nelayan karena dianggap merugikan.

"Saya akan melihat dulu lapangannya seperti apa. Saya akan mengevaluasi kebijakan yang telah dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Tetapi percayalah kalau kita akan memberikan solusi yang paling baik untuk nelayan, tetapi saya belum bertemu dengan Bu Susi," kata Jokowi usai meletakkan batu pertama pembangunan rumah susun sederhana milik untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Urban Town Loftvilles, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (27/4).

Untuk itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku akan berbicara dahulu dengan Susi Pudjiastuti perihal pelarangan penggunaan cantrang untuk menangkap ikan dan akibatnya bagi nelayan kecil di pinggiran Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa.

"Nanti kalau sudah berbicara dengan menteri, saya akan sampaikan kebijakan untuk cantrang ini apa. Nanti saya undang langsung saja Menteri Kelautan dan Perikanan, Bu Susi," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, melalui Peraturan Menteri (Permen) Kementerian Kelautan dan Presiden (KPP) Nomor 2 Tahun 2015 pemerintah melarang penggunaan alat tangkap pukat heila dan pukat tarik untuk menangkap ikan.

Namun, belakangan aturan yang dikeluarkan sejak tahun 2015 tersebut mendapat tentangan karena dianggap merugikan nelayan kecil yang tidak bisa melaut akibat pelarangan tersebut.

Bahkan, belakangan protes nelayan tersebut didukung oleh Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang mengunjungi para nelayan Pantura di Tegal, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Kemudian, ia menginstruksikan menteri kader PKB dalam kabinet untuk mengangkat nasib nelayan Pantura dalam sidang kabinet, termasuk mengenai larangan penggunaan cantrang.