Gerindra Nilai RAPBN 2018 Terlalu Ambisius

Jakarta - Nota keuangan pemerintah untuk Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018 dinilai terlalu ambisius, khususnya dalam menetapkan pertumbuhan ekonomi makro. Asumsi itu dinilai belum menggambarkan upaya riil mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Hal itu diungkapkan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Nizar Zahro, Kamis (17/8).

Dalam nota keuangan yang dibacakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin, pertumbuhan ekonomi 2018 ditargetkan mencapai 5,4 persen. Menurut Nizar, angka itu terlalu optimistis. Padahal pada semester I tahun 2017, pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen. "Dengan daya beli masyarakat yang saat ini melemah, target itu sangat ambisius dan tidak realistis," kata Nizar Zahro.

Nizar mengatakan, belanja negara yang ditetapkan Rp 2.204,4 triliun masih sulit untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan melihat tren indeks rasio gini yang turun tipis meski bantuan sosial meningkat. Indeks gini itu akan membaik bila ada pemerataan kekayaan. Masalahnya di Indonesia, hanya segelintir orang saja yang menguasai kekayaan di Indonesia.

"Memang tugas berat pemerintah mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Tapi kalau melihat nota keuangan yang disampaikan, sulit untuk menekan kesenjangan. Tidak ada terobosan program dari pemerintah untuk mengurangi kesenjangan," paparnya.

Dia mengutip data Badan Pusat Statistik yang pada Maret 2017 menghitung bahwa warga miski mencapai 27,77 juta. Angka ini masih sangat tinggi bila melihat kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.

"Karenanya kami mendesak pemerintah agar kebijakan yang dikeluarkan lebih berpihak pada masyarakat dibandingkan segelintir orang yang mengusai kekayaan Indonesia," ujar politikus dari dapil Madura itu.