Menteri ESDM: Akhir 2019, NTT Bebas dari Kegelapan

Alor, NTT - Masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) akan bebas dari kegelapan pada tahun 2019. Pada akhir tahun depan, rasio elektrifikasi di provinsi ini akan mencapai 99,9%. Pada Januari 2018, rasio elektrifikasi di NTT baru sekitar 69% dan akhir tahun ini bakal di atas 75%. Pada akhir 2019, sekitar 1.200 desa di NTT yang kini masih gelap akan mendapatkan aliran listrik.

Demikian disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan saat meresmikan 21 unit pembangkit listrik energi terbarukan berkapasitas 1.516 kW dan 12 sumur bor yang dipusatkan di Desa Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, NTT, Sabtu (24/3).

Pembangkit yang dibangun dengan anggaran Rp 113,8 miliar mampu melistriki 2.737 rumah.

Pembangkit yang diresmikan terdiri atas dua pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) bandara (700 kWp), 16 PLTS Terpusat (680 kWp), dan tiga pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) berkapasitas 136 kWp.

Unit pembangkit yang dibangun tersebar di 21 desa yang ada di lima kabupaten, terbanyak adalah Alor, yakni 14 pembangkit. Empat pembangkit energi terbarukan berada di Sumba Timur dan tiga kabupaten lainnya, masing-masing satu pembangkit, yakni Sumba Barat Daya, Rotendao, dan Manggarai Barat.

Pada kesempatan yang sama, Menteri ESDM menyerahkan lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) kepada 1.747 keluarga. Penerima LTSHE berasal dari Alor, Sumba Tengah, dan Sumba Timur. LTSHE merupakan solusi singkat untuk mengatasi kekurangan listrik.

Rasio elektrifikasi di NTT hingga akhir tahun 2018 diharapkan mencapai 75%. PLN diharapkan mampu menyediakan pembangkit untuk menaikkan elektrifikasi hingga 65% dan sisanya, 10%, oleh Kementerian SDM.

Pada awal tahun ini, rasio elektrifikasi di NTT mencapai 69%, sebesar 60% disediakan PLN dan selebihnya Kementerian ESDM. Sedang pada tahun 2019, PLN diharapkan mampu meningkatkan elektrifikasi hingga 80% dan sisanya disediakan Kementerian ESDM.

Komitmen pemerintah untuk melistriki NTT sudah cukup ditunjukkan pemerintah. Pada tahun anggaran 2017, anggaran untuk melistriki 237 desa mencapai Rp 2,2 triliun dan tahun ini, dana yang dialokasikan untuk menerangi 550 desa sebesar Rp 1,7 triliun.

Terhitung sejak awal tahun 2018, desa di NTT yang belum terlistriki mencapai 1.200.

"Dari sisi penyerapan anggaran sudah oke. Namun, pelaksanaan pembangunan di lapangan mengalami berbagai kendala, antara lain, kekurangan SDM terampil di PLN," jelas Menteri.

Pada tahun 2016, PLN mampu melistriki 25 desa dan 2017 sebanyak 120 desa.

Selain membangun pembangkit, PLN harus melengkapi pembangunan jaringan transmisi dan distribusi untuk melistriki 1.200 desa yang masih belum mendapatkan pelayanan listrik.

Sejumlah pembangkit energi terbarukan sedang dibangun PLN, antara lain geothermal di Mataloko, Ngada, Flores. Sedang Kementerian ESDM tahun depan berencana membangun sejumlah pembangkit listrik energi terbarukan di sejumlah kabupaten di NTT untuk memenuhi kebutuhan listrik di pulau itu. Jika nanti masih ada kekurangan, Kementerian ESDM akan menggunakan LTSHE.

Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Rida Mulyana menjelaskan, Sumba sudah ditetapkan sebagai pulau iconic island of renewable energy, pulau yang dijadikan ikon energi terbarukan. Meski wilayah kering dengan curah hujan minim, di Sumba terdapat sejumlah air terjun yang layak dijadikan pembangkit listrik energi terbarukan.

Energi terbarukan mencakup air, geothermal, surya, angin, dan gelombang laut. NTT memiliki semua potensi ini. Sumba dijadikan ikon energi terbarukan dan Flores merupakan pulau panas bumi. Sejumlah perusahaan swasta ikut berpartisipasi membangun pembangkit energi terbarukan.

Di antara Pelabuhan Larantuka dan Adonara terdapat arus laut deras yang cocok untuk pembangkit listrik tenaga arus laut. Namun, model pembangunan masih dikaji, apakah pembangkit dibangun terpisah dari rencana pembangunan jembatan atau menjadi bagian dari jembatan. Pemerintah akan memilih yang lebih murah.

"Sumber energi terbarukan di NTT nyaris komplit," ungkap Rida.

Keadilan Sosial
Peningkatan rasio elektrifikasi dengan tarif yang terjangkau masyarakat, kata Menteri, merupakan langkah nyata pemerintah mewujudkan keadilan sosial.

"Untuk listrik, keadilan sosial terwujud jika harga terjangkau," kata Jonan yang sudah tiga kali datang ke Alor dan 12 kali mengunjungi NTT.

Rasio elektrifikasi di NTT, kata Jonan, sama dengan Papua Barat, jauh di bawah rata-rata nasional yang saat ini di atas 95%. Oleh karena itu, rasio elektrifikasi di NTT yang masih 65% akan terus ditingkatkan hingga 99,9% pada akhir 2019. Secara nasional, pemerintah berkomitmen memenuhi target rasio elektrifikasi hingga 99,9% pada 2019.

Hingga akhir 2017, realisasi rasio elektrifikasi nasional mencapai 95,35% atau melampaui target 92,75%. Sebanyak 2.500 desa saat ini belum terlistriki alias masih gelap gulita. Sedangkan lebih dari 10.000 desa lainnya dalam kondisi listrik ala kadarnya. Pada akhir 2018, pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi 97,5%.

Untuk mewujudkan keadilan sosial, demikian Jonan, pemerintah tidak akan menaikkan tarif listrik hingga akhir tahun 2019. Berbagai upaya dilakukan pemerintah bersama PLN untuk menjaga biaya produksi listrik. Pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang mengandalkan solar akan dikurangi. Sedang pembangunan pembangkit listrik bertenaga energi terbarukan akan terus ditingkatkan.

Sumur Bor
Sebanyak 12 sumur bor yang diresmikan Menteri ESDM tersebar di delapan kabupaten, yakni Alor (1), Ende (3), Kupang (1), Manggarai Barat (1), Sumba Barat Daya (2), Sumba Tengah (1), Sumba Tengah (2), dan Timor Tengah Selatan (1).

Sumur bor ini dikerjakan dalam dua tahun, yakni 2016 dan 2017. Kedalaman sumur bor berkisar 100-125 meter dengan diameter enam inci, menghasilkan air dua liter per detik, dan per sumur mampu memenuhi kebutuhan 2.800 jiwa.

Selama 2005-2017, Badan Geologi, Kementerian ESDM membangun sumur bor di 90 titik di 82 desa di 19 kabupaten di NTT. Kapasitas sumur bor mencapai 4,6 juta meter kubik per tahun, cukup untuk melayani kebutuhan 75.000 penduduk.

Pada tahun 2018, Kementerian ESDM berencana membangun sumur bor di 14 titik lokasi. Investasi sumur bor berkisar Rp 400 juta hingga Rp 500 juta.

Secara nasional, Kementerian ESDM tahun ini berencana membangun sumur bor di 500 titik lokasi. Sedang pada tahun 2017, sumur bor dibangun ESDM di 237 titik lokasi di 234 desa di 27 provinsi.

Sejak 2005 hingga 2017, Kementerian ESDM membangun 1.795 sumur bor di 312 kabupaten di 33 provinsi untuk melayani 5 juta lebih penduduk yang membutuhkan air bersih.

Air bersih, kata Gubernur NTT Frans Leburaya, merupakan masalah utama di NTT.

"Kami pernah mencoba salinasi. Tapi, terlalu mahal. Kini, ESDM membangun sumur bor dan itu sangat membantu masyarakat NTT," ungkap Frans.

Selama ini, pemerintah cukup gencar membangun waduk dan embung di NTT. Namun, demikian Frans, tidak semua wilayah cocok dengan waduk dan embung. Di pulau kecil dan wilayah yang tidak efektif dengan kehadiran waduk dan embung, sumur bor merupakan solusi penting seperti keadaan yang dialami masyarakat Pulau Buaya, Alor. Satu sumur bor bisa memenuhi kebutuhan penduduk satu pulau.

Jonan mengimbau para pemimpin daerah mendukung niat baik pemerintah pusat untuk memberikan air bersih kepada masyarakat lewat sumur bor. Air bersih adalah infrastruktur dasar yang harus diperoleh rakyat.

"Kami minta pemerintah daerah merespons positif program pusat dengan mengajukan permohonan yang jelas tentang permintaan sumur bor," kata Menteri.