Logo BeritaSatu

RUU SDA Perhatikan Kepentingan Dunia Usaha

Rabu, 11 April 2018 | 21:03 WIB
Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta - Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (RUU SDA) Lasarus menjamin bahwa RUU SDA yang menjadi RUU usul inisiatif DPR juga memperhatikan kepentingan dunia usaha. Menurutnya kekhawatiran RUU SDA akan mematikan industri yang bergerak di air minum dalam kemasan terlalu berlebihan.

“Industri yang sudah berjalan saat ini tidak akan dibiarkan berhenti dan terganggu. Kami tentu saja memperhatikan pihak swasta dalam hal ini, karena dunia usaha juga menyumbang peran besar pagi pembangunan di Indonesia,” ujar Lasarus pada program Lunch Talk di Beritasatu TV, Rabu (10/4).

Wakil Ketua Komisi V DPR RI itu juga memastikan, jika ada pasal yang dirasakan mempersulit dunia usaha pihaknya sangat terbuka untuk mencari jalan keluar dengan berbagai pihak. “Kami membuka ruang diskusi dengan pihak swasta,” tambah Lasarus.

Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Agro Kementrian Perindustrian Panggah Susanto, pada kesempatan yang sama juga sependapat dengan usulan Ketua Panja RUU SDA yang harus mengakomodasi juga kepentingan industri. Menurutnya industri tidak boleh dikorbankan dan harus mendapatkan porsi seimbang dalam RUU ini.

“Air itu untuk semua, termasuk industri. Air merupakan salah satu komponen terpenting untuk berjalannya industri. Industri menyumbang peranan penting bagi perekonomian Indonesia,” tegas Panggah.

Ketua Asosiasi Perusahaan Air Kemasan Indonesia (Aspadin) Rachmat Hidayat yang mewakili pihak industri mengatakan bahwa dalam RUU ini pihaknya menemukan beberapa pasal yang dirasakan bisa menggangu iklim industri saat ini.

Rachmat menduga ada salah interpretasi dalam penyusunan RUU SDA setelah anggota DPR menyamakan industri manufaktur air minum dalam kemasan (AMDK) dengan air perpipaan yang merupakan lebih merupakan industri infrastruktur.

“Saat ini muncul kekhawatiran di kalangan pelaku industri AMDK bahwa pihak swasta akan tertutup keterlibatannya dalam pengusahaan air dan jika hal ini terjadi bagaimana keberlangsungan industri pengguna air nantinya?,” tanya Rachmat.

“DPR harus mempertimbangkan konsekuensi yang harus dipikul pelaku bisnis AMDK beserta pekerja yang berada dalam bisnis tersebut, jika pengusahaan air tertutup sepenuhnya bagi swasta dan dipaksa bekerjasama dengan badan usaha milik negara,” tegas Rahmat.

Rapat Paripurna DPR baru saja menyetujui RUU SDA menjadi RUU usul inisiatif DPR. RUU ini merupakan tindak lanjut dari dibatalkannya UU SDA Nomor 7 Tahun 2004 oleh Mahkamah Konstitusi pada 18 Februari 2015 lalu.

Salah satu yang akan diatur dalam RUU SDA adalah aturan perizinan pengelolaan SDA untuk kebutuhan usaha. Pada pasal 51 ayat 1 menjelaskan bahwa izin penggunaan SDA untuk kebutuhan usaha dengan menggunakan air dan daya air yang menghasilkan produk berupa air minum untuk kebutuhan sehari-hari diberikan kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha milik desa dan dapat melibatkan pihak swasta yang bergerak dalam bidang industri air minum.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

PT Global Sukses Solusi Tbk (RUNS) Lakukan Buyback

Emiten sektor teknologi, PT Global Sukses Solusi Tbk (RUNS) mengumumkan akan melakukan aksi korporasi pembelian kembali saham (buyback) secara bertahap.

EKONOMI | 6 Oktober 2022

Bukit Asam Borong MTN PT Timah Senilai Rp 391,25 Miliar

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) membeli Medium Term Notes (MTN) I PT Timah TBK (TINS) Tahun 2022 sebanyak 25 lembar atau senilai Rp 391,25 miliar.

EKONOMI | 6 Oktober 2022

Mayoritas Masyarakat Puas dengan Pelayanan Petugas Pajak

Mayoritas responden yang memiliki NPWP merasa puas dengan pelayanan yang diberikan petugas pajak.

EKONOMI | 6 Oktober 2022

Telkom Dukung Digitalisasi Pendidikan di Daerah 3T

Telkom menyerahkan bantuan berupa perangkat device, network, application ke 321 sekolah di seluruh Indonesia terutama yang berada di wilayah 3T.

EKONOMI | 6 Oktober 2022

Survei Indikator: 80% Masyarakat Indonesia Belum Punya NPWP

Mayoritas responden dari survei Indikator Politik Indonesia menyatakan belum mempunyai nomor pajak wajib pajak (NPWP), yakni sekitar 80%.

EKONOMI | 6 Oktober 2022

TransNusa Mulai Terbang Jakarta-Bali-Yogyakarta

TransNusa lepas landas pertamanya bersama penerbangan 8B 5532 pada pukul 08.20 WIB pagi dari Soekarno-Hatta dan mendarat di Yogyakarta pukul 09.25 WIB.

EKONOMI | 6 Oktober 2022

Bos LPS Yakin Ekonomi Indonesia Tetap Tumbuh di 2023

Purbaya menegaskan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menentukan arah pengembangan dan penguatan sektor keuangan di tengah kekhawatiran resesi.

EKONOMI | 6 Oktober 2022

Right Issue, Victoria Investama Bidik Dana Segar Rp 1,79 T

PT Victoria Investama Tbk (VICO) berencana melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) I atau rights issue.

EKONOMI | 6 Oktober 2022

Pelindo Optimistis Pelabuhan Garongkong Rampung Akhir 2022

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 4 optimistis target program quick win atau percepatan Pelabuhan Garongkong rampung akhir tahun 2022.

EKONOMI | 6 Oktober 2022

Kadin Gaungkan Inclusive Closed Loop di Rantai Pasok Jagung

Kadin mengatakan skema inclusive closed loop dapat menempatkan petani jagung di tengah ekosistem bisnis, sehingga lebih mudah mengakses permodalan.

EKONOMI | 6 Oktober 2022


TAG POPULER

# Mamat Alkatiri


# Daftar Korban Meninggal Kanjuruhan


# Jilat Kue HUT TNI


# Lesti Kejora


# Timnas U-17


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Kasus Positif dan Kematian Covid-19 sampai 6 Oktober 2022

Kasus Positif dan Kematian Covid-19 sampai 6 Oktober 2022

NEWS | 5 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings