Pengelolaan Dipasena Diusulkan Libatkan BUMN-Swasta

Jakarta - Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Bungaran Saragih mendukung rekomendasi Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) untuk membangkitkan kembali pertambakan udang Dipasena di Lampung dengan menempatkannya sebagai proyek strategis nasional (PSN). Namun ia mengingatkan pengelolaan pertambakan udang terbesar di dunia itu harus dilakukan secara murni bisnis modern berkelanjutan dan tetap ditangani swasta.

"Jika pemerintah terlibat dalam revitalisasi atau rehabilitasi pertambakan Dipasena, sebaiknya dalam investasi infrastrukur," kata Menteri Pertanian 2000-2004 ini dalam percakapan dengan wartawan Jumat (13/4).

Namun dalam pengelolaannya tetap secara bisnis swasta. Kalau pun pemerintah ikut serta dalam pengelolaannya, hal ini diwakili BUMN. Modelnya seperti yang dahulu pernah dilaksanakan saat kejayaan Dipasena. "Jadi joint-venture antara swasta dengan BUMN bidang perikanan, dan harus dengan tetap melibatkan langsung petambak rakyat," kata dia.

Ia menyayangkan bahwa pertambakan Dipesena sekarang hanya menjadi pertambakan tradisional. Padahal diketahuinya pada masa kejayaannya (1985-1998) Dipasena pernah menghasilkan 2000 ton udang per bulan dan mengekspor 20.000 ton pertahun. Pada tahun 1995/1996 ekspor Dipasena pernah mencapai 25.000 ton, yang menjadikannya sebagai eksportir terbesar di dunia serta menghasilkan devisa US$ 300 juta per tahun.

Seperti diberitakan, Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) meminta Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan kawasan Bumi Dipasena sebagai proyek strategis nasional dan dengan menempatkannya di bawah presiden. Hal ini dikemukakan oleh anggota KEIN M. Najikh usai rapat revitalisasi tambak udang rakyat Bumi Dipasena di Kemko Perekonomian, Jakarta, Senin, (26/3).

Bungaran yang merupakan guru besar IPB itu mengingatkan bahwa untuk membangkitkan kembali kejayaan pertambakan udang Dipasena, sejumlah pihak harus melibatkan langsung rakyat petambak, yang telah terbukti berhasil mengembangkan agribisnis udang terbesar di dunia. "Dipasena bukan semata mengembangkan bisnis. Tapi care to the people, seraya care to the environment,", kata Bungaran Saragih.

Mungkin saat itu Dipasena belum mengenal keserasian antara mengejar keuntungan finansial, mengikutsertakan rakyat, dan menjaga lingkungan. "Tapi ia telah menerapkan paradigma itu," kata dia.

Pertambakan udang Dipasena berada dalam kawasan terpadu seluas 98.000 ha (hektare) di Lampung yang terapit sungai Mesuji dan sungai Tulang Bawang dengan pantai hutan bakau sepanjang 75 km. Kawasan pertambakan Bumi Dipasena sendiri meliputi luas 24.000 ha di Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang. Di dalamnya terdapat jaringan kanal sepanjang 1.300 km, pembangkit listrik 200 MW, fasilitas pendukung seperti pabrik pakan, 180 kolam penelitian (R & D), hatchery benur, serta kota mandiri berpenduduk 100.000 jiwa.

Menurut Bungaran, bila nantinya Dipasena dibangkitkan kembali, siapa pun yang akan mengelola sudah tidak usah mencari metode atau pendekatan lain, ikutilah model yang telah dijalankan sebelumnya. "Itu sudah tepat dan keberhasilannya bisa menjadi contoh dalam menjalankan agribisnis berkelanjutan. Ia khawatir kalau mencoba memakai cara lain bisa gagal," kata dia.

Presiden Joko Widodo saat mengunjungi tambak udang di hutan bakau Muara Gembong, Bekasi 1 November 2017 menyatakan udang menjadi komoditi ekspor sangat besar. "Kita sekarang nomor tiga. Kalau tambak tambak di Lampung, di pulau Jawa, serta di Kalimantan Utara berjalan, kita bisa menjadi nomor satu. Asalkan dijalankan dengan cara cara modern," kata dia.