Kemdes PDTT Bangun Wilayah Perbatasan dengan Pendekatan Kesejahateraan

Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemdes PDTT) membangun daerah perbatasan melalui tiga strategi besar, yakni pendekatan keamanan, pendekatan kesejahteraan, dan pendekatan ekonomi agar lebih memiliki daya saing.

Demikian dikatakan Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Endang Supriyani yang juga menjabat sebagai Direktur Pengembangan Daerah Perbatasan di Kemdes PDTT dalam acara dialog dengan dosen dan mahasiswa di Universitas Borneo, Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (17/9).

Endang, sebagaimana dalam keterangan tertulis yang diterima beritasatu.com, Selasa (18/9) sore, mengatakan,
kalau berbicara perbatasan pada umumnya dipandang sebagai wilayah yang paling ada di pinggiran, sulit dijangkau, transportasi susah, tidak ada sinyal handphone, tertinggal, dan terbelakang. Namun menurutnya, saat ini semua sedang diubah. "Kita lakukan perubahan paradigma dalam memandang perbatasan," kata Endang.

Sesuai dengan nawacita ketiga, kata dia, saat ini pemerintah tetap berupaya membangun semua wilayah Indonesia, khususnya yang berada di wilayah terdepan.

Endang membeberkan beberapa data yang sangat umum ditemui di mayoritas wilayah perbatasan. Mulai dari rendahnya tingkat elektrifikasi di wilayah perbatasan yang hanya sebesar 86.37% (rerata nasional 97%), tersedianya jalan beraspal hanya sebesar 43,29% (65,56%), sampai dengan akses pendidikan yang jauh dari standar pelayanan minimum yaitu kurang dari 3 km, di mana di kawasan perbatasan rata-rata sejauh 14 km.

Untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi, sejak tahun 2015, pemerintah sudah mengucurkan dana desa yang setiap tahunnya meningkat. Jika berkaca pada 2017, setiap desa menerima sekitar Rp 800 juta untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desanya.

"Jika kita hitung-hitung sederhana, ada 1.700-an desa yang terletak di 187 lokasi prioritas (basis kecamatan) wilayah perbatasan, maka tahun lalu saja ada sekitar Rp 1,3 triliun dana yang digelontorkan pusat untuk desa-desa tersebut," kata Endang.

Endang menambahkan, tidak hanya melalui instrumen dana desa, Kementerian Lembaga juga turut membangun infrastruktur dasar maupun pendukung di wilayah perbatasan.

Untuk direktoratnya (Dit Perbatasan, Ditjen PDTu), pada tahun 2018 ini akan membangun jalan penghubung sepanjang 50 km, penyediaan elektrifikasi, penyediaan air bersih, serta peningkatan produk pertanian dengan penyediaan embung dan alat pengolah pascapanen untuk masyarakat perbatasan.

"Bicara Provinsi Kalimantan Utara, untuk Kabupaten Nunukan, pada 2015 sampai dengan 2018 ini kita sudah gelontorkan lebih kurang Rp 39 miliar dan untuk Malinau lebih kurang Rp 16 miliar yang bersumber dari DIPA Ditjen PDTu serta DAK afirmasi transportasi dalam bentuk infrastruktur transportasi, air bersih, elektrifikasi, dan penyediaan sarana pendidikan," terang Endang.

Pada penghujung dialog, Ia kembali mengingatkan bahwa para mahasiswa sejatinya menjadi agen pembaharuan dan ujung tombak dalam membangun daerah perbatasan.

Ia berharap, Universitas Borneo dapat melakukan kuliah kerja nyata (KKN) tematik di daerah-daerah perbatasan untuk melakukan pemetaan potensi, menyusun program dan kegiatan desa dan menjadi motor penggerak untuk inovasi dan pemberdayaan masyarakat. 

"Kalian menjadi generasi pemimpin masa depan yang berasal dari tanah asli warga perbatasan, jadikan wilayah berkembang dan menjadi etalase yang cantik untuk dikunjungi," kata dia.