Bulog Enggan Berpolemik soal Data Surplus Jagung

Jakarta - Perum Bulog mengaku tidak mau berpolemik tentang penyerapan panen jagung petani mengalami surplus ataupun kurang. Namun, permintaan impor jagung melalui Rapat Kordinasi Terbatas (Rakortas) menunjukkan, stok jagung memang tidak ada. Pasalnya, semua permasalahan terkait dengan produksi jagung secara nasional harus berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Sekretaris Perum Bulog, Siti Kuwati, mengatakan impor jagung ditujukan untuk cadangan stok di Bulog. Menurutnya, jika memang surplus jagung di dalam negeri, dan harganya sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP), maka sudah pasti jagung diserap oleh Bulog. Faktanya, berdasarkan rapat Bulog tetap impor jagung. Selain itu, Bulog memiliki kriteria yang disesuaikan dengan kualitas yang diperlukan, tidak asal serap.

"Kalau itu dianggap penilaiannya, atau dinilai penyerapannya lemah, ya silahkan saja," ujar Siti Kuwati dalam siaran persnya yang diterima Investor Daily, di Jakarta, Sabtu (1/12).

Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT), Sudirman, mengatakan soal keberadaan surplus jagung, langkah pemerintah meminjam jagung ke Japfa dan Charoen merupakan hal yang bagus.

"Impor jagung 100.000 ton juga tidak akan menyelesaikan masalah tingginya harga jagung. Pasalnya, kebutuhan jagung dalam negeri, untuk pakan ternak sekitar 800.000 ton per bulan," paparnya.

Di sisi lain, kata Sudirman, pinjaman jagung itu diharap tidak merugikan perusahaan swasta, dalam hal ini Charoen dan Japfa, masing-masing 5.000 ton.

Akibat minimnya jagung, dan tingginya harga pakan ternak, saat ini peternak ayam petelur dan pedaging lebih banyak menggunakan gandum daripada jagung untuk bahan baku produksi.

"Padahal, dengan memakai jagung, pakan ternak tidak perlu ditambahkan zat aditif," jelasnya.