Faisal Basri : Segera Tuntaskan Masalah Marunda

Jakarta, Beritasatu.com - Ekonom senior, Faisal Basri ikut menyoroti kekecewaan Presiden Joko Widodo pada Maret lalu terkait jebloknya investasi di Indonesia. Menurut Faisal, reaksi kegeraman presiden sangat beralasan.

"Pantas saja Pak Jokowi geram kala investasi tidak ada yang mau masuk. Pemerintah banyak yang berkomitmen tapi tidak ada yang terealisasikan. Walau mereka tahu persis permasalahannya ada di mana, namun tetap saja investor malah dibuat takut untuk datang ke Indonesia," kata Faisal Basri, Kamis, (9/5/2019) sebagaimana dalam keterangan persnya diterima Beritasatu.com.

Ia lantas mencontohkan kasus yang terjadi di Marunda antara PT Karya Citra Nusantara (KCN) dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Menurutnya, masalah itu seharusnya dapat diselesaikan dalam lintas kementerian, tanpa menunggu pelantikan Presiden pada Oktober nanti.

"Jika terselesaikan segera, hal ini sebenarnya juga dapat dijadikan contoh yang sangat bagus atas keseriusan pemerintah dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia," jelas Faisal.

Pasalnya, mempermudah perizinan investasi merupakan salah satu program yang didengungkan oleh Presiden Joko Widodo. Namun dalam kenyataannya tidak semudah yang diharapkan dan dibayangkan.

Faisal menilai apa yang dialami PT KCN ini adalah salah satu indikasi bahwa tidak semua pihak internal pemerintah termasuk BUMN benar-benar 100 persen menjalankan tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo.

"Apa lagi sekarang situasinya perekonomian Indonesia sedang turun, salah satu hal yang bisa membantu sebenarnya adalah melalui adanya investor. Tanpa menunggu pelantikan presiden pada Oktober nanti, hal ini sebenarnya dapat diselesaikan," ujarnya.

Bersamaan dengan itu, Juniver Girsang selaku kuasa hukum PT KCN, mengharapkan agar Presiden Joko Widodo sekiranya dapat memperhatikan isu ini dan nasib PT KCN secara langsung, sebagai salah satu investor lokal yang telah menginvestasikan triliunan rupiah untuk pembangunan dermaga di Marunda, Jakarta Utara.

"Apalagi ini proyek pembangunan infrastruktur tol laut yang sdh menghabiskan investasi 3,5 Trilyun dan sama sekali NON APBN/APBD " tambah Juniver.