Hindari Konflik, Penetapan Hutan Adat Harus Libatkan Banyak Pihak
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Hindari Konflik, Penetapan Hutan Adat Harus Libatkan Banyak Pihak

Kamis, 20 Juni 2019 | 18:42 WIB
Oleh : L Gora Kunjana / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Kebijakan penetapan hutan adat harus dilakukan secara berhati-hati, karena hampir di sebagian besar wilayah yang diklaim sebagai kawasan hutan mempunyai penguasaan dan kepemilikan.

Pengamat hukum kehutanan dan lingkungan, Sadino berpendapat, penetapan hutan adat sebaiknya dilakukan pada kawasan hutan dengan status kepemilikan hutan yang bebas dari konflik. Karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) perlu memperbarui basis data kehutanan, termasuk penetapan kawasan hutan adat.

“Penetapan hutan adat tidak sekadar menerbitkan Perda. Harus ada penyusunan peta indikatif yang terverifikasi di lapangan. Jika ada kawasan yang telah menjadi hak orang lain seperti HGU sebaiknya dikeluarkan agar tidak bermasalah di kemudian hari,” kata Sadino.

Pemegang HGU perlu dilindungi karena saat mendapat hak pelepasan, mereka punya kewajiban untuk menyelesaikan dengan pihak lain untuk pembebasan dan ganti rugi lahan. Pemegang HGU juga dibebani dengan kewajiban untuk membayar pajak.

“Jika hak kepemilikan pemegang HGU diabaikan, konflik tenurial berpotensi semakin meruncing. Persoalannya tidak hanya sebatas dalam ranah bersengketa, tapi langsung menjadi konflik di lapangan. Okupansi dan sengketa lahan di lapangan akan menjadi bagian tidak akan terelakkan,” kata Sadino di Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Sadino juga menyarankan klaim Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang mencatat dari 9,6 juta hektar wilayah adat yang terpetakan dan terdaftar di pemerintah, ada 313.000 hektar tumpang tindih dengan izin-izin HGU yang tersebar di 307 komunitas adat perlu diverifikasi.

”Semua bisa berbicara dan melakukan klaim, tapi perlu ada verifikasi di lapangan,” tandasnya.

Guru Besar Kebijakan Kehutanan, Fakultas Kehutanan IPB, Sudarsono Soedomo menilai, UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria sangat syarat penghargaan terhadap hukum adat. Tetapi, UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan cenderung mereduksinya. Kesulitan itu akibat keterlambatan pemerintah menyelesaikan persoalan lahan yang berkaitan dengan hukum adat tersebut.

Karena itu, kata Sudarsono perlunya keterlibatan pihak yang punya kompetensi untuk mengenali ciri-ciri masyarakat hukum adat dalam proses penetapan batas wilayahnya. Di sisi lain, sangat dimungkinkan bahwa di tempat tertentu penetapan wilayah masyarakat hukum adat sudah tidak dimungkinkan lagi.

“Dalam situasi seperti ini sebaiknya penetapan wilayah masyarakat hukum adat jangan dipaksakan,” kata Sudarsono. Sudarsono menyarankan, KLHK tidak bekerja sendiri dalam penetapan hutan adat. Peran pemerintah daerah sangat sentral, karena masyarakat hukum adat perlu Perda yang memuat batas wilayah masyarakat hukum adat tersebut.

“Bantuan pakar antropologi dalam proses penentuan batas wilayah masyarakat hukum adat juga diperlukan. Selain itu, peran Kementerian ATR/BPN dalam menata ruang dan meregistrasi penguasaan lahan menjadi sangat penting,” kata dia.

Dia mengatakan, wilayah masyarakat hukum adat sebagian bisa masuk dalam kawasan hutan dan sebagian lainnya berada di luar wilayah yang diklaim sebagai kawasan hutan.

Dalam penetapan wilayah, wewenang KLHK hanya terbatas pada pelepasan wilayah hukum adat yang berada di dalam areal yang diklaim sebagai kawasan hutan. Bahkan, dalam Keputusan MK No 35-PUU-2012, disebutkan hutan adat merupakan bagian dari hutan hak dan bukan merupakan hutan negara. Karena itu peran ATR/BPN sangat menentukan. Jadi, hutan hak terdiri atas hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum.

Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Yanto Santosa mengatakan, kebijakan hutan adat menjamin kepastian bagi masyarakat adat dan berpotensi memperkecil persoalan tenurial. Hanya saja, dalam pemanfaatannya harus tetap megikuti fungsi hutan yang telah ditetapkan.

Misalnya, ketika pemerintah menetapkan kawasan Taman nasional sebagai hutan adat, masyarakat adat harus tetap melakukan fungsi konservasi dan menjaga kawasan tersebut. “Sebaliknya, jika hutan adat berada di fungsi hutan produksi, hormati keinginan masyarakat untuk menanam apapun termasuk sawit,” kata Yanto Santosa.

Yanto berpendapat, sebelumnya penetapan kawasan perlu ditetapkan peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif untuk menjamin usulan-usulan di daerah yang telah memiliki subjek dan objek masyarakat hukum adat.

“Ini agar potensi konflik antara masyarakat adat dan kelompok pendatang yang mengatasnamakan masyarakat bisa dipilah,” ujarnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

ESDM: Tarif Listrik Tetap hingga Akhir Tahun

Pemerintah memastikan tarif dasar listrik subsidi dan nonsubsidi tidak mengalami perubahan hingga akhir tahun, meskipun harga batu bara melambung.

EKONOMI | 21 Oktober 2021

Ada Mobil Terbang, Ini Kata Kemenhub

Ada rencana taksi terbang yang mulai akan diujicobakan di Bali dengan pertimbangan Bali dikenal sebagai tempat wisata kelas dunia.

EKONOMI | 21 Oktober 2021

MNC Studios Gelar Kiko Run Competition

PT MNC Studios International Tbk (MSIN) melalui unit bisnisnya PT Esports Star Indonesia (PT ESI) mengadakan Kiko Run Competition.

EKONOMI | 21 Oktober 2021

Work From Home Diyakini Dorong Permintaan Properti

Sektor properti ke depan akan semakin cerah didorong perubahan gaya hidup masyarakat selama pandemi Covid-19 seperti WFH.

EKONOMI | 21 Oktober 2021

Riset LD FEB UI: Kontribusi Ekosistem Gojek Terhadap PDB Diperkirakan Rp 249 Triliun

“Hal ini menunjukkan ekosistem Gojek membantu percepatan proses pemulihan pada mitranya,” kata Alfindra Primaldhi.

EKONOMI | 21 Oktober 2021

IHSG Turun 0,35%, Ini Saham Paling Banyak Ditransaksikan

Harga BBRI turun 0,91%, ANTM menurun 3,16%, ASII terpangkas 3,15%, BBCA melemah 1,33%, dan BMRI terkoreksi 0,35%.

EKONOMI | 21 Oktober 2021

Erick Dampingi Jokowi Resmikan Pabrik Biodiesel

Menteri BUMN Erick Thohir mendampingi Presiden Jokowi dalam peresmian pabrik biodiesel di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.

EKONOMI | 21 Oktober 2021

Asing Buru Saham BBRI Saat Indeks Melemah ke 6.632

BBRI paling diburu asing saat IHSG ditutup turun 23,02 poin (0,35%) ke level 6.632.97.

EKONOMI | 21 Oktober 2021

Airlangga: Pengendalian Pandemi yang Tepat Percepat Pemulihan Ekonomi

Terkendalinya penanganan pandemi akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

EKONOMI | 21 Oktober 2021

James Riady Raih Penghargaan Lifetime Achievement di Golden Property Awards 2021

Deputi Chairman Lippo James Riady meraih penghargaan Lifetime Achievement dalam ajang Golden Property Awards 2021.

EKONOMI | 21 Oktober 2021


TAG POPULER

# Losmen Bu Broto


# Pedang Perang Salib


# Syarat Perjalanan Domestik


# Aipda Ambarita


# Anies Baswedan



TERKINI
SIG Ajak Masyarakat Peduli Lingkungan Lewat Gerakan #BerubahDariRumah 2.0

SIG Ajak Masyarakat Peduli Lingkungan Lewat Gerakan #BerubahDariRumah 2.0

ARCHIVE | 7 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings