Hindari Konflik, Penetapan Hutan Adat Harus Libatkan Banyak Pihak
INDEX

BISNIS-27 545.471 (-7.6)   |   COMPOSITE 6413.89 (-106.77)   |   DBX 1221.71 (-6.51)   |   I-GRADE 188.988 (-3.35)   |   IDX30 542.994 (-9.18)   |   IDX80 145.925 (-3.17)   |   IDXBUMN20 438.706 (-13.3)   |   IDXESGL 150.111 (-3.04)   |   IDXG30 148.081 (-3.15)   |   IDXHIDIV20 477.43 (-7.88)   |   IDXQ30 153.853 (-2.35)   |   IDXSMC-COM 293.749 (-6.8)   |   IDXSMC-LIQ 373.577 (-15.72)   |   IDXV30 149.364 (-4.83)   |   INFOBANK15 1084.54 (-8.19)   |   Investor33 464.502 (-6.89)   |   ISSI 189.074 (-4.16)   |   JII 668.709 (-17.74)   |   JII70 233.837 (-6.47)   |   KOMPAS100 1296.34 (-25.94)   |   LQ45 1011.21 (-19.63)   |   MBX 1772.39 (-32.57)   |   MNC36 342.942 (-5.12)   |   PEFINDO25 336.865 (-11.6)   |   SMInfra18 332.042 (-9.57)   |   SRI-KEHATI 396.816 (-5.25)   |  

Hindari Konflik, Penetapan Hutan Adat Harus Libatkan Banyak Pihak

Kamis, 20 Juni 2019 | 18:42 WIB
Oleh : L Gora Kunjana / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Kebijakan penetapan hutan adat harus dilakukan secara berhati-hati, karena hampir di sebagian besar wilayah yang diklaim sebagai kawasan hutan mempunyai penguasaan dan kepemilikan.

Pengamat hukum kehutanan dan lingkungan, Sadino berpendapat, penetapan hutan adat sebaiknya dilakukan pada kawasan hutan dengan status kepemilikan hutan yang bebas dari konflik. Karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) perlu memperbarui basis data kehutanan, termasuk penetapan kawasan hutan adat.

“Penetapan hutan adat tidak sekadar menerbitkan Perda. Harus ada penyusunan peta indikatif yang terverifikasi di lapangan. Jika ada kawasan yang telah menjadi hak orang lain seperti HGU sebaiknya dikeluarkan agar tidak bermasalah di kemudian hari,” kata Sadino.

Pemegang HGU perlu dilindungi karena saat mendapat hak pelepasan, mereka punya kewajiban untuk menyelesaikan dengan pihak lain untuk pembebasan dan ganti rugi lahan. Pemegang HGU juga dibebani dengan kewajiban untuk membayar pajak.

“Jika hak kepemilikan pemegang HGU diabaikan, konflik tenurial berpotensi semakin meruncing. Persoalannya tidak hanya sebatas dalam ranah bersengketa, tapi langsung menjadi konflik di lapangan. Okupansi dan sengketa lahan di lapangan akan menjadi bagian tidak akan terelakkan,” kata Sadino di Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Sadino juga menyarankan klaim Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang mencatat dari 9,6 juta hektar wilayah adat yang terpetakan dan terdaftar di pemerintah, ada 313.000 hektar tumpang tindih dengan izin-izin HGU yang tersebar di 307 komunitas adat perlu diverifikasi.

”Semua bisa berbicara dan melakukan klaim, tapi perlu ada verifikasi di lapangan,” tandasnya.

Guru Besar Kebijakan Kehutanan, Fakultas Kehutanan IPB, Sudarsono Soedomo menilai, UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria sangat syarat penghargaan terhadap hukum adat. Tetapi, UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan cenderung mereduksinya. Kesulitan itu akibat keterlambatan pemerintah menyelesaikan persoalan lahan yang berkaitan dengan hukum adat tersebut.

Karena itu, kata Sudarsono perlunya keterlibatan pihak yang punya kompetensi untuk mengenali ciri-ciri masyarakat hukum adat dalam proses penetapan batas wilayahnya. Di sisi lain, sangat dimungkinkan bahwa di tempat tertentu penetapan wilayah masyarakat hukum adat sudah tidak dimungkinkan lagi.

“Dalam situasi seperti ini sebaiknya penetapan wilayah masyarakat hukum adat jangan dipaksakan,” kata Sudarsono. Sudarsono menyarankan, KLHK tidak bekerja sendiri dalam penetapan hutan adat. Peran pemerintah daerah sangat sentral, karena masyarakat hukum adat perlu Perda yang memuat batas wilayah masyarakat hukum adat tersebut.

“Bantuan pakar antropologi dalam proses penentuan batas wilayah masyarakat hukum adat juga diperlukan. Selain itu, peran Kementerian ATR/BPN dalam menata ruang dan meregistrasi penguasaan lahan menjadi sangat penting,” kata dia.

Dia mengatakan, wilayah masyarakat hukum adat sebagian bisa masuk dalam kawasan hutan dan sebagian lainnya berada di luar wilayah yang diklaim sebagai kawasan hutan.

Dalam penetapan wilayah, wewenang KLHK hanya terbatas pada pelepasan wilayah hukum adat yang berada di dalam areal yang diklaim sebagai kawasan hutan. Bahkan, dalam Keputusan MK No 35-PUU-2012, disebutkan hutan adat merupakan bagian dari hutan hak dan bukan merupakan hutan negara. Karena itu peran ATR/BPN sangat menentukan. Jadi, hutan hak terdiri atas hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum.

Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Yanto Santosa mengatakan, kebijakan hutan adat menjamin kepastian bagi masyarakat adat dan berpotensi memperkecil persoalan tenurial. Hanya saja, dalam pemanfaatannya harus tetap megikuti fungsi hutan yang telah ditetapkan.

Misalnya, ketika pemerintah menetapkan kawasan Taman nasional sebagai hutan adat, masyarakat adat harus tetap melakukan fungsi konservasi dan menjaga kawasan tersebut. “Sebaliknya, jika hutan adat berada di fungsi hutan produksi, hormati keinginan masyarakat untuk menanam apapun termasuk sawit,” kata Yanto Santosa.

Yanto berpendapat, sebelumnya penetapan kawasan perlu ditetapkan peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif untuk menjamin usulan-usulan di daerah yang telah memiliki subjek dan objek masyarakat hukum adat.

“Ini agar potensi konflik antara masyarakat adat dan kelompok pendatang yang mengatasnamakan masyarakat bisa dipilah,” ujarnya.



Sumber: Investor Daily


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

BI Tetap Pertahankan Suku Bunga Acuan 6%.

BI menurunkan giro wajib minimum (GWM) rupiah sebesar 50 bps atau 0,5%, baik untuk bank umum konvensional dan bank umum syariah.

EKONOMI | 20 Juni 2019

Produksi Smelting Catat Angka Tertinggi dalam Lima Tahun Terakhir

Smelting merupakan perusahaan pengolahan dan pemurnian konsentrat tembaga yang pertama di Indonesia.

EKONOMI | 20 Juni 2019

Lippo Karawaci Akan Bangun Mal Terbesar di Indonesia

Mal yang akan dibangun ini akan lebih besar dari Lippo Mall Puri.

EKONOMI | 20 Juni 2019

Private Placement, MNC Kapital Jajaki Mitra Strategis

Investor strategis yang dijajaki tidak hanya dari sisi permodalan, tapi juga keahlian di bidang keuangan.

EKONOMI | 20 Juni 2019

IPO, Sinarmas MSIG Life Tawarkan 40% Saham Sinar Mas Multiartha

Pada IPO ini Sinarmas MSIG Life menawarkan harga Rp 12.100 per lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham.

EKONOMI | 20 Juni 2019

Perkuat Sinergitas, Inuki Gandeng Enam Perusahaan

Kerja sama ini diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak.

EKONOMI | 20 Juni 2019

Gali Perekonomian Daerah, BI Kunjungi Mark Dynamics

Mark Dynamics diitenfikasi menjadi salah satu perusahaan manufaktur sebagai pendorong perekonomian Sumut.

EKONOMI | 20 Juni 2019

Sun Life dan Bank Muamalat Kerja Sama Bancassurance Syariah

Sepanjang 2018, penetrasi asuransi jiwa syariah terus mengalami peningkatan meski masih di bawah 5 persen.

EKONOMI | 20 Juni 2019

Rupiah Ditutup Menguat 87 Poin ke Rp 14.182

Rupiah berada di level Rp 14.182,5 per dolar AS atau terapresiasi 87 poin (0,19 persen).

EKONOMI | 20 Juni 2019

IHSG Ditutup Melemah Tipis ke 6.335,7

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 0,1 persen (3,56 poin) ke kisaran 6.335,7.

EKONOMI | 20 Juni 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS