Pemerintah Gandeng LIPI dan Perguruan Tinggi Kaji Evaluasi Pilkada

Pemerintah Gandeng LIPI dan Perguruan Tinggi Kaji Evaluasi Pilkada
ilustrasi pilkada ( Foto: Istimewa )
Carlos KY Paath / WBP Selasa, 3 Desember 2019 | 14:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menyerahkan kajian akademis terkait evaluasi pemilihan kepala daerah (pilkada) kepada pihak ketiga. Pemerintah hanya memberikan dukungan data-data yang diperlukan.

“Kajian akademis evaluasi pilkada bukan dilakukan pemerintah, tapi pihak ketiga. Kami kan bukan peneliti. Kami tidak boleh intervensi (evaluasi),” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Akmal Malik kepada Beritasatu.com, Selasa (3/12/2019).

Akmal Malik menuturkan, pihak-pihak yang diminta untuk mengevaluasi di antaranya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), hingga perguruan tinggi. Pada pertengahan 2020, lanjut Akmal, kajian itu diharapkan dapat rampung. “Pertengahan 2020, mudah-mudahan selesai komprehensif. Sekarang belum mulai, rencana di bulan ketiga 2020. Pemerintah sifatnya nanti hanya berikan dukungan data-data. Sekali lagi saya sampaikan, bukan pemerintah yang mengevaluasi,” tegas Akmal Malik.

Menurut Akmal, pemerintah dan DPR akan menyiapkan regulasi setelah kajian selesai. “Nanti hasil evaluasi pihak ketiga itu akan menjadi dasar bagi kami untuk mengajukan perubahan regulasi undang-undang (UU),” ujar Akmal Malik.

Akmal menyebut, evaluasi pihak ketiga tentu dikaji bersama pemerintah dan DPRD. "Kita membutuhkan hasil-hasil evaluasi oleh pihak-pihak yang punya kompetensi untuk lakukan evaluasi,” kata Akmal Malik

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, sistem pilkada yang ideal nantinya menunggu kajian akademik. “(sistem) yang mana yang mau dipilih, silakan, biarkan kajian akademiknya yang menentukan,” kata Tito Karnavian.

Tito mengaku tidak pernah mengusulkan supaya sistem pilkada langsung diubah menjadi lewat DPRD. Tito hanya memberikan pengalaman empirik sekaligus dampak-dampak negatif dari pilkada langsung yang telah berjalan sejak 2005.

Menurut Tito, mekanisme pilkada melalui DPRD tentu memiliki sejumlah masalah. “(pilkada) DPRD juga ada masalah. Transaksional, terus bagaimana memberikan kesempatan calon petahana supaya bisa maju tanpa partai politik,” ungkap mantan Kapolri tersebut.

Politik Uang
Akmal menegaskan, UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada, Pasal 187A ayat (1) sudah mengatur ketat menyangkut politik uang. Pemberi maupun penerima politik uang, ungkap Akmal, sama-sama dapat dijerat pidana berupa hukuman penjara dan denda.

“Regulasi sudah sangat ketat atur sanksi politik uang. Ada pidana paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, ditambah denda paling sedikit Rp200 juta. Cuma sudah dilaksanakan enggak oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu)?,” tukas Akmal Malik.

Akmal menambahkan, penegakan hukum menjadi kata kunci untuk menindak politik uang. “Bagi saya yang penting itu penegakan hukum. Pengawasan kan berlapis-lapis. Nah, hasil pengawasan itu ditindaklanjuti atau tidak?” ucap Akmal Malik.



Sumber: Suara Pembaruan