Presiden Tegaskan Kartu Prakerja Bukan untuk Gaji Pengangguran

Presiden Tegaskan Kartu Prakerja Bukan untuk Gaji Pengangguran
Kartu Prakerja (Foto: Ismewa)
Carlos KY Paath / WBP Rabu, 11 Desember 2019 | 10:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, program Kartu Prakerja bukan untuk menggaji pengangguran. Program tersebut semata-mata demi meningkatkan kompetensi angkatan kerja di Indonesia.

“Terkait implementasi Kartu Prakerja, saya ingin menegaskan lagi program ini bukan menggaji pengangguran. Ini penting saya sampaikan, karena seolah-olah pemerintah akan menggaji (pengangguran). Tidak,” kata Presiden di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Presiden menjelaskan, Kartu Prakerja nantinya digunakan membiayai pelatihan ataupun vokasi bagi para pencari kerja usia 18 tahun ke atas dan tidak sedang dalam pendidikan formal. Selain itu juga ke pekerja aktif dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Presiden kembali menegaskan, tujuan Kartu Prakerja yaitu menyiapkan angakatan kerja. “Meningkatkan keterampilan para pekerja dan korban PHK untuk reskilling dan upskill agar semakin produktif dan meningkatkan daya saing,” imbuh Presiden.

Di sisi lain, Presiden meminta program-program sosial lain segera dijalankan mulai Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Hal terpenting, lanjut Presiden, penyalurannya betul-betul tepat sasaran. Sasaran JKN-KIS pada 2020 mencapai 96,8 juta jiwa penerima bantuan. Sementara untuk PKH sebanyak 10 juta keluarga. Kemudian BPNT sebanyak 15,6 juta keluarga melalui kartu sembako.

Presiden mengatakan, program Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah dan lanjutan program Bidik Misi akan diberikan kepada 818.000 mahasiswa penerima.

Sementara Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, implementasi Kartu Prakerja secara nasional baru direalisasikan Agustus 2020. Kartu Prakerja, tahap awal diujicoba di dua kota pada Maret dan April 2020. “Rencananya (uji coba) di Jakarta dan di Bandung dan basisnya adalah aplikasi. Kemudian di bulan April sampai Agustus adalah perluasan implementasi di berbagai kota. Launching nation wide itu direncanakan di bulan Agustus,” ungkap Airlangga.

Menurut Airlangga, pemerintah tengah menuntaskan peraturan presiden (perpres) terkait Kartu Prakerja. Project management office (PMO) disiapkan pada Januari 2020. Pada Januari 2020, sudah ada penjelasan publik dalam bentuk web.

Airlangga menuturkan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10 triliun untuk Kartu Prakerja. Alokasi anggaran kartu prakerja setiap orang berkisar di antara Rp 3 juta - 7 juta. Perbedaan itu bergantung pada pelatihan yang diterima pemilik kartu prakerja “Kalau pelatihan lifestyle seperti untuk kopi, penjahit ataupun hair dressing itu kan lebih lebih rendah dibandingkan untuk pelajaran untuk dicoding, algorithm dan yang lain. Jadi tentu range-nya bervariasi. Normal standarnya itu di Rp 3 juta -7 juta,” ucap Airlangga Hartarto.



Sumber: Suara Pembaruan