Khofifah Akui Pembangunan JLS Terkendala Pembebasan Lahan

Selasa, 10 Maret 2020 | 20:03 WIB

Penulis: Amrozi Amenan | Editor: FER

URL berhasil di salin.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jatim, Harmanta pada acara ‘Bincang Ekonomi’ di Graha Kadin Jatim, Selasa (10/3/2020). (Beritasatu Photo/Amrozi Amenan)

Surabaya, Beritasatu.com - Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan, kendala utama dalam pembangunan jalur lintas selatan (JLS) terkait dengan pembebasan lahan.

Sejauh ini, lahan yang sudah dibebaskan baru sekitar 30 kilometer (km), sedangkan sekitar 206 km masih dalam proses pembebasan lahan.

Baca: Kadin Jatim Dukung Percepatan Pembangunan JLS

"Saya sendiri sudah turun bersama tim dari PUPR. Yang bisa membuka lahan untuk bangun konektivitas ini, maka dari PUPR akan ikhtiar pendanaannya," jelas Khofifah dalam acara 'Bincang Ekonomi' di Graha Kadin Jatim, Selasa (10/3/2020).

Khofifah menegaskan, pembangunan JLS tahun ini masih terus berjalan. Pengerjaan dilakukan di lot 9 Pansela yang terbentang dari Balekambang hingga Kedungsalam sepanjang 17,89 kilometer (km). Tahapan ini ditargetkan selesai pada 2022 mendatang.

"2020, Lot 9 jalan, Lot 6 dan Lot 7 jalan. Ada 17 km lagi tetapi sepenggal-penggal, di 2021 juga ada. Kalau misalnya 340 km dari Sendang Biru ke Lumajang sudah clear, maka bisa dilakukan di 2021," tegas Khofifah.

Jalur Lintas Selatan (JLS) yang merupakan proyek strategis nasional (PSN), akan menghubungkan delapan kabupaten di wilayah pantai selatan Jatim dan diharapkan dapat mendongkrak perekonomian daerah.

Adapun kedelapan kabupaten itu adalah Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi.