Penetrasi Broadband Dinilai Perlu Ditingkatkan

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi virus corona (Covid-19) membuat pemerintah memberlakukan kebijakan seluruh kegiatan baik kerja, sekolah, hingga ibadah dari rumah, dinilai perlu disikapi secara serius dengan membangun jaringan broadband internet yang merata di setiap daerah.

Baca Juga: Industri Broadband Internet Berkibar di Tengah Covid-19

Pasalnya, keberadaan akses internet di masa pandemi ini membuktikan telekomunikasi telah menjadi kebutuhan primer yang bisa disetarakan dengan air dan listrik.

Sayangnya, penetrasi broadband di Indonesia baru mencapai 15 persen. Tak heran, manfaat dari keberadaan internet belum dapat dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel), Muhammad Arif mengatakan, pandemi Covid-19 membentuk tren baru terkait internet. Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat dan mengubah regulasi yang ada saat ini supaya dampak positif dari keberadaan internet bisa dinikmati secara merata. Apalagi, kebutuhan layanan masyarakat akan internet makin tinggi.

"Saat ini, kita benar-benar melihat industri telekomunikasi ini menjadi tulang punggung, dimana semua kegiatan ekonomi, pembelajaran, dan kesehatan, tanpa keberadaan industri telekomunikasi tidak ada apa-apanya. Industri telekomunikasi harus bareng-bareng speak up, internet bisa disetarakan dengan kebutuhan primer lainnya. Dengan demikian, penetrasi broadband yang masih kurang dan banyak blind spot bisa teratasi," ujar Muhammad Arif dalam acara Zooming With Primus bertajuk "Bisnis yang Tetap Berkilau di Tengah Covid-19", di Jakarta, Selasa (9/6/2020).

Baca Juga: Link Net Tetap Ekspansif

Arif menambahkan, sudah saatnya pemerintah menyadari pentingnya industri telekomunikasi, dengan cara memberikan karpet merah kepada para investor dengan harapan mereka mau menggelar jaringan di daerah yang belum terjangkau internet.

"Jika tidak, dikhawatirkan masyarakat Indonesia akan semakin tertinggal. Kalau seluler memang bisa, tapi secara speed dan kuota based akan menyulitkan, apalagi dengan aplikasi video," tegasnya.

Sementara itu, Presiden Direktur dan CEO PT Link Net Tbk, Marlo Budiman menyebutkan, tingkat penetrasi internet Indonesia jauh tertinggal dibanding negara tetangga. Indonesia hanya 12,8 persen, sedangkan Thailand 34,6 persen, Malaysia 42,2 persen, Vietnam 53,8 persen, dan Tiongkok 67,4 persen. Berdasarkan jumlah tersebut, hanya 8 persen atau kurang dari 6 juta pelanggan di Indonesia yang mempunyai broadband internet berkecepatan tinggi.

"Dengan poin ini, kami butuh dukungan dari pemerintah dari segi perizinan, bagaimana biaya diringankan maupun ditunda supaya perusahaan ISP bisa work out ke daerah-daerah yang membutuhkan, karena hanya 12 persen dari daerah Indonesia yang dijangkau," kata Marlo Budiman.

Baca Juga: Apjatel Harapkan Kelonggaran Jatuh Tempo BHP dan USO

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Jamalul Izza mengakui, banyak daerah di Indonesia yang berstatus blind spot. "Untuk itu, melalui konsep desa internet mandiri diharapkan masyarakat desa dapat tergerak untuk bersama-sama berbisnis di sisi internet di mana pendapatannya akan kembali ke desa," kata Jamalul Izza.