Ini Penyelesaian Kasus Jiwasraya dengan Studi Ekonomi Murakabi

Jakarta, Beritasatu.com - Penyelesaian kasus PT Asuransi Jiwasraya Persero (Jiwasraya) sangat rumit, sehingga jika tidak hati-hati justru akan menimbulkan permasalahan baru. Pemerintah berinisiatif untuk membentuk perusahaan baru, yaitu Nusantara Life di bawah induk (holding) PT Bahana Pembinaan Usaha Nusantara (Persero) (Bahana) sebagai perusahaan baru pengganti Jiwasraya.

Ekonom Universitas Surakarta, Agus Trihatmoko menyoroti serius kasus Jiwasraya mengacu pada hasil penelitian atau studinya yang beroientasi pada sistem ekonomi murakabi. Dia mengapresiasi inisiatif pemerintah, setidaknya telah ada suatu upaya mencari solusi atas kasus Jiwasraya.

Tetapi, rancana peralihan nasabah Jiwasraya ke Nusantara Life sulit diterima melalui manajemen korporate dan corporate governance pada sisi perusahaan kelompok Bahana. Defisit keuangan Jiwasraya tidak memungkinkan dialihpindahkan kepada suatu korporasi BUMN lainnya, dalam hal ini Bahana holding.

Kritisme studi ekonomi murakabi tidak sependapat dengan holdingisasi BUMN. Konsep holdingisasi mengedepankan sifat kapitalistik konglomerasi BUMN yang dinilai tidak sesuai dengan esensi amanat Pasal 33 UUD 1945. Pembelajaran juga perlu diingat kembali, yaitu kegagalan sistem konglomerasi pada berbagai korporasi telah memperarah atau pemicu setiap terjadi krisis ekonomi.

"Adakah kemungkinan holding tersebut dibentuk sebagai upaya dini untuk menutupi (window dressing) kerusakan praktik CGC pada perusahaan-perusahaan terholding?" ujar Agus Trihatmoko, Kamis (23/7/2020).

Dikatakan, pembentukan Nusantara Life sebagai anak perusahaan Bahana holding untuk menggantikan Jiwasraya adalah perilaku jamak bagi "korporasi hitam". Skenario seperti itu seringkali telah merugikan keuangan negara.

Penting menengok kembali femomena kelam role model demikian yang memang seringkali ditempuh bersamaan dengan situasi krisis ekonomi (pada 1988 dan 1998). Jadi, kata dia, mungkin saja role model termaksud berulang pada krisis ekonomi kali ini, bagi korporasi-korporasi bermasalah.

"Presiden dan DPR harus berhati-hati, jika, mendukung inisiatif membentuk Nusantara Life di bawah holding Bahana sebagai perusahaan baru pengganti Jiwasraya," ujarnya.

Solusi yang diajukan oleh Agus Trihatmoko adalah penerapan konsep Indonesia Raya Incorporated (IRI) sebagai konsepsi penyelesaian kasus Jiwasraya. IRI terapan mengarahkan strategi kebijakannya, yaitu pendanaan segar berupa penyertaan modal saham baru oleh pemerintah daerah dan/atau desa bagi seluruh Indonesia, serta oleh para nasabah Jiwasraya.

Penyertaan modal saham di Jiwasraya oleh pemerintah daerah dan/atau desa dapat menggunakan alokasi dana APBN bagi setiap daerah atau desa yaitu realokasi dana tunai dikonversi berupa surat berharga saham Jiwasraya. Mekanisme tersebut memerlukan sebuah kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP).

"Penyusunan PP harus mendapat persetujuan DPR, karena terkait dengan pengaturan realokasi mata anggaran APBN ke daerah dan desa, yang berimpilkasi pada operasionalisasi dan bodi APBD dan/atau dana desa setempat. Bagi para nasabah Jiwasraya dapat diputuskan atau negosiasikan berupa hak atas bunga dan sebagian pokok penempatan dana dikonversi berupa saham perusahaan," tutur Agus.

Pada akhirnya, rapat umum pemegang saham (RUPS) luar biasa akan mengatur secara manajerial dalam pelaksanaan rekapitalisasi dan privatisasi Jiwasraya termaksud. Prakiraan sementara bersumber pada analisis terhadap informasi publik bahwa dana segar dibutuhkan Jiwasraya mencapai kisaran Rp 40 triliun hingga Rp 70 triliun.

"Nominal tersebut untuk memastikan pemenuhan kewajiban jatuh tempo nasabah dan menutupi defisit solvabilitas, serta kebutuhan modal kerja sebagai penyuntik likuiditas agar perusahaan beroperasi normal dan unggul," ujar Agus.

Pengisian dana Jiwasraya dengan IRI terapan, kata dia, termaksud relatif meringankan beban APBN, karena sumber dana tersebar dari seluruh calon pemegang saham baru. Formulasinya yaitu menempatkan posisi kepemilikan saham oleh pemerintah pusat pada kisaran porsi 20% atas Jiwasraya.

Ilustrasi demikian merupakan universalitas konsepsi IRI bagi BUMN dengan pendekatan ekonomi murakabi. Asas kekeluargaan dan gotong-royong serta strategi inkorporasi dan sinergitas adalah murakabi (menguntungkan) bagi perekonomian masyarakat bersama korporasi-korporasi bagi kemajuan ekonomi ke depan.

"Hasil studi ekonomi murakabi menegaskan bahwa IRI terapan sebagai solusi terbaik dari yang terburuk. Asas gotong royong dan kekeluargaan nasional merupakan pendekatan efektif dan efisien dalam manajemen keuangan serta memiliki landasan kuat dalam konstitusionalisasinya," kata Agus.

Prospek positif berikutnya yaitu menciptakan GCG Jiwasraya ke depan menjadi sangat baik oleh implikasi kepemilikan saham publik. Organ governance dan manajemen didominasi oleh kepentingan minoritas yang mayor dan dipimpin oleh kepentingan mayoritas yang minor, sehingga terjadi keseimbangan idealnya korporasi profesional.

Peluang terbaik lainnya pada sisi bisnis dan pemasaran yaitu diharapkan portfolio dan size bisnis Jiwasraya menjadi meluas hingga pelosok daerah untuk semua jenis produknya. Penyelesaian kasus Jiwasraya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah selaku pemegang saham.

Transparansi, konstitusionalisasi, serta rasa keadilan bagi masyarakat dan kebenarannya perlu dikedepankan. Sejarah ekonomi dan konstitusionalisasinya ke depan akan menguji dan menceritakan kebenaran yang sesungguhnya bagi bangsa Indonesia.

Agus memberikan catatan akhir, yaitu mendorong sinergitas semua penegak hukum untuk bersama-sama membentuk tim gabungan dalam penuntasan kasus Jiwasraya. Optimalisasi terhadap kolektifitas aset dan uang kembalian dari oknum berkasus diharapkan dapat memperkecil nominal potensi kerugian keuangan negara.

"Saya menyampaikan salam hangat kepada penggagas IRI, AM Putut Prabantoro beserta kolega ekonom dari berbagai perguruan tinggi yang telah tergabung membangun pemikiran IRI ini," ujarnya.