Percepat Pembangunan Waduk Jati Gede, Tim Verifikasi Dibentuk

Tim verifikasi akan dikoordinir langsung oleh Gubernur Jawa Barat dan dibantu tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguna (BPKP) pusat.
 
Pemerintah akan membentuk tim verifikasi terkait pembangunan Waduk Jati Gede di perbatasan Sumedang-Cirebon, Jawa Barat  menyusul permasalahan sosial dalam proyek pembangunan waduk yang konon terbesar kedua setelah Waduk Jati Luhur ini.

"Hasil rapat koordinasi dengan berbagai pihak akhirnya kami memutuskan untuk membentuk tim verifikasi agar ada percepatan pembangunan Waduk Jati Gede sesuai yang telah dijadwalkan pada akhir 2013," kata Menurut Menteri Perekonomian Hatta Rajasa, di Jakarta, hari ini.
 
Hatta mengatakan, pembangunan Waduk Jati Gede merupakan langkah penting dalam perkembangan perekonomian di sekitar lokasi, sehingga proses pembangunannya harus sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
 
Pembentukan tim verifikasi akan dikoordinir langsung oleh Gubernur Jawa Barat dan dibantu tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguna (BPKP) pusat.
 
Menurut Hatta, potensi waduk ini antara lain dapat mengairi sekitar 90 ribu hektar (ha) sawah, menghasilkan 10.000 Mega Watt (MW), pencegahan banjir dan  pariwisata.
 
Rencana membangun waduk jati Gede telah dimulai sejak 1963. Design enginneringnya diselesaikan pada tahun 1980-an. Hingga saat ini, pembangunannya tengah berlangsung dengan dana investasi sekitar Rp4 triliun.
 
Sementara Gubernur Jawa Barat, Achmad Heryawan mengatakan, permasalahan sosial yang terjadi di lokasi pembangunan dipicu klaim sebagian masyarakat sekitar yang mengaku masih memiliki hak atas tanah.
 
Padahal menurut Achmad, sekitar 300 Kepala Keluarga (KK) yang ada di lokasi sudah dibebaskan kepemilikan tanahnya sejak 2007.
 
"Masalah sosialnya ada 3.000 KK yang lahannya sudah dibebaskan tapi belum pindah. Tim ini nantinya akan melakukan klarifikasi siapa kenapa mereka masih bertahan di lokasi," katanya.
 
Achmad mengatakan, langkah pertama yang akan dilakukan adalah melakukan pengecekan administrasi dan cek lapangan. Ditargetkan, verifikasi bisa selesai tahun ini.
 
Selama ini Achmad menambahkan, pihaknya melalui Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah (APBD) telah melakukan pembayaran atas tanah di lokasi tersebut.
 
Lahan yang telah dibebaskan seluas 127 hektare (ha), sementara tahun ini ada pembebasan lahan seluas 54 ha dan sampai 2013 seluas 104 ha.