Defisit Anggaran 2021 Diproyeksikan 5,5% dari PDB

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan defisit anggaran pada tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp 971,2 triliun atau setara 5,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka defisit anggaran itu didapat dari masa transisi RAPBN 2021, rencana Pendapatan Negara sebesar Rp 1.776,4 triliun dan Belanja Negara Rp 2.747,5 triliun.

"Maka defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp 971,2 triliun atau setara 5,5 persen dari PDB," kata Jokowi dalam penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN 2021 beserta Nota Keuangannya di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Menurut Jokowi, Defisit anggaran tahun 2021 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman, dan dikelola secara hati-hati.

"Pembiayaan utang dilaksanakan secara responsif mendukung kebijakan countercyclical dan akselerasi pemulihan sosial ekonomi. Pengelolaan utang yang hati-hati selalu dijaga pemerintah secara konsisten," terang Jokowi.

Selain itu, lanjut Jokowi, pembiayaan defisit RAPBN tahun 2021 akan dilakukan melalui kerja sama dengan otoritas moneter. Dengan tetap menjaga prinsip disiplin fiskal dan disiplin kebijakan moneter, serta menjaga integritas, kredibilitas, dan kepercayaan pasar surat berharga pemerintah.

"Komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang tetap dalam batas yang terkendali," ujar Jokowi.

Ditambahkannya, pemerintah terus meningkatkan efisiensi biaya utang melalui pendalaman pasar, perluasan basis investor, penyempurnaan infrastruktur pasar Surat Berharga Negara (SBN), diversifikasi, dan mendorong penerbitan obligasi/sukuk daerah.

Terkait dengan pembiayaan investasi, Jokowi menegaskan pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 169,1 triliun pada tahun 2021.

Menurut Jokowi, pendanaan tersebut direncanakan akan digunakan untuk empat hal. Pertama, pembiayaan pendidikan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar-generasi.

Kedua, pemberdayaan UMKM dan UMi guna mengakselerasi pengentasan kemiskinan.

Ketiga, mengakselerasi pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana transportasi, permukiman, serta ketahanan energi.

Keempat, mendorong program ekspor nasional melalui penguatan daya saing barang dan jasa dalam negeri di pasar internasional.

"Besar harapan kami, pembahasan RAPBN tahun 2021 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia yang maju, bermartabat, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," ungkap Jokowi.