Pengembalian Kerugian Negara dari Kasus PT Asuransi Jiwasraya Kurang dari Satu Tahun
Logo BeritaSatu

Pengembalian Kerugian Negara dari Kasus PT Asuransi Jiwasraya Kurang dari Satu Tahun

Selasa, 6 Oktober 2020 | 21:22 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar hukum pidana dari Universitas Parahyangan, Agustinus Pohan memperkirakan pengembalian kerugian negara dari kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) akan kurang dari satu tahun.

Menurutnya, kasus korupsi merupakan perkara prioritas dalam proses peradilan, terlebih persoalan Jiwasraya yang memang menjadi perhatian publik dan merugikan banyak pihak, sehinggga proses peradilan hingga mencapai inkrah akan kurang dari setahun.

"Perkara korupsi merupakan perkara prioritas, apalagi kasus Jiwasraya, maka tentu proses inkrahnya lebih cepat. Kalau dari pengadilan negeri hingga ke Mahkamah Agung, bisa-bisa kurang dari satu tahun. Apalagi ini kasus Jiwasraya yang menarik perhatian publik. Jadi prosesnya super prioritas," katanya Selasa (6/10/2020).

Bahkan, bila JPU maupun terpidana nantinya menerima putusan majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di tigkat pengadilan negeri, maka secara otomatis barang sitaan akan menjadi milik negara.

"Biisa saja putus di Pengadilan Negeri langsung inkrah kalau penuntut dan terpidananya menerima putusan hakim. Tapi kalau terjadi proses banding, ya ditunggu putusan banding, kalau lanjut ke kasasi maka tunggu putusan. setelah kasasi maka dengan sendirinya jadi inkrah," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Agun telah menyita aset dari tangan para terdakwa korupsi Jiwasraya dengan nilai mencapai Rp 18,4 triliun.

Sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menghitung nilai kerugian Jiwasraya yang disebabkan perbuatan para terdakwa mencapai Rp 16,8 triliun.

Ada pun tedakwa dalam kasus ini yakni Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 2008-2018 Hendrisman Rahim dituntut 20 tahun penjara, Hary Prasetyo, Direktur Keuangan Jiwasraya periode 2008-2018 dengan tuntutan seumur hidup dan mantan Kepala Divisi Investasi Jiwasraya, Syahmirwan dengan tuntutan penjara 18 tahun.

Selain itu terdapat juga nama Joko Hartono Tirto, Direktur PT Maxima Integra dengan tuntutan seumur hidup. Sementara Benny Tjokrosaputro (Bentjok) sebagai Direktur Utama Hanson International Tbk (MYRX) dan Heru Hidayat yang merupakan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) masih menunggu pembacaan tuntutan oleh JPU



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Dow Dibuka Menguat karena Investor Cari Petunjuk Stimulus

Dow Jones Industrial Average naik 85 poin atau 0,3 persen.

EKONOMI | 6 Oktober 2020

Ini Isi dan Penjelasan UU Cipta Kerja

Pemerintah telah melakukan kajian terhadap kebijakan yang diperlukan dalam penciptaan lapangan kerja, serta kebutuhan atas regulasi yang diperlukan.

EKONOMI | 6 Oktober 2020

SP PLN Dukung Judicial Review UU Cipta Kerja

SP PLN akan berkoordinasi dengan beberapa elemen serikat pekerja lainnya guna bersama-sama menyiapkan judicial review UU Cipta Kerja ke MK

EKONOMI | 6 Oktober 2020

Pertamina Dinilai Transparan dalam Proses Tender

Pertamina sudah menerapkan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

EKONOMI | 6 Oktober 2020

UU Cipta Kerja Bakal Dorong Kebangkitan Ekonomi RI

Undang-undang Cipta Kerja diperlukan diantaranya sebagai pendorong kebangkitan perekonomian Indonesia akibat dampak penyebaran Covid-19, mengingat aturan ini akan menarik para investor menanamkan modal di dalam negeri

EKONOMI | 6 Oktober 2020

Kempupera Bangun 53 Rumah Warga Terdampak Bandara YIA

Kempupera telah membangun Rusus di Kabupaten Kulonprogo sejak tahun 2017.

EKONOMI | 6 Oktober 2020

Kemkeu Harap Peraturan Turunan UU Cipta Kerja Segera Rampung

Gambaran besar UU Cipta Kerja ini adalah simplifikasi proses usaha di Indonesia.

EKONOMI | 6 Oktober 2020

Menkominfo: UU Cipta Kerja Dukung Percepatan Transformasi Digital

Menkominfo menyatakan, UU Cipta Kerja memberikan perubahan sangat signifikan bagi sektor telekomunikasi, penyiaran dan pos.

EKONOMI | 6 Oktober 2020

Kemtan Dorong Budidaya Serai Wangi di Jateng

Luas lahan budidaya serai wangi di Jateng mencapai 278,45 ha yang tersebar di Kabupaten Semarang, Cilacap, Purbalingga, Brebes, Batang, Boyolali dan Kendal.

EKONOMI | 6 Oktober 2020

KKP Fokus Bangun Model Bisnis Korporasi Budidaya dan Tangkap Ikan

Untuk membangun model bisnis korporasi nelayan budidaya ikan, ada lima tambak yang akan dijadikan percontohan.

EKONOMI | 6 Oktober 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS