Upah Tak Dinaikkan, Pemerintah Tidak Ingin Banyak Buruh Di-PHK
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Upah Tak Dinaikkan, Pemerintah Tidak Ingin Banyak Buruh Di-PHK

Kamis, 29 Oktober 2020 | 10:57 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / ALD

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menetapkan tidak menaikkan upah buruh pada 2021. Hal itu tertuang dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang penetapan upah minimum 2021 di masa pandemi Covid-19. Dalam surat edaran tersebut disebutkan gubernur diminta menyesuaikan penetapan nilai upah minimum 2021 sama dengan nilai upah minimum 2020.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menjelaskan, saat ini dunia usaha tengah mengalami kelesuan sebagai imbas dari pandemi. Di sisi lain pemerintah juga dalam menghadapi posisi yang sulit akibat penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Baca juga: Upah Minimum 2021 Tidak Naik, Menkeu: Dunia Usaha Dalam Situasi Sangat Tertekan

Sebab menurut Hendrawan di satu sisi perusahaan diimbau tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para karyawannya. Namun di satu sisi ekonomi saat ini sedang terdampak adanya pandemi ini.‎

"Ya memang sangat dilematis dalam kondisi kesulitan saat ini akibat resesi. Jadi dalam kondisi seperti ini adalah prioritas utama bagaimana perusahaan-perusahaan diimbau tidak melakukan PHK," kata Hendrawan, di Jakarta, Kamis (29/10/2020).

Menurutnya, jika masyarakat menuntut kenaikan upah, hal tersebut juga dinilainya kurang bijak. Pasalnya ekonomi saat ini sedang terdampak, termasuk kondisi perusahaan yang masih bisa bertahan.

Baca juga: Upah Minimum 2021 Tak Naik, KSPSI Minta Pemerintah Tinjau Ulang


Oleh sebab itu jalan tengah yang diambil pemerintah adalah tidak menaikkan upah minimum tahun 2021. Hal ini juga sekaligus menjaga kemampuan perusahaan di tengah pandemi virus corona ini.‎

"Kita anggap ini sebagai jalan tengah. Dari pihak pengusaha juga menahan diri tidak melakukan PHK, dari pihak karyawan juga menahan diri untuk tidak menuntut menaikkan," ucapnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Ananta Wahana: Manfaat Asuransi Luar Biasa

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Ananta Wahana menegaskan manfaat asuransi luar biasa.

EKONOMI | 19 September 2021

Kawasan Industri Berikan Kontribusi Signifikan untuk Ekonomi Daerah

Kemperin terus mendorong peran kawasan industri (KI) untuk dapat memberikan kontribusi signfikan bagi ekonomi daerah dan nasional.

EKONOMI | 19 September 2021

Menteri Teten Dorong UMKM Jadi Bagian Rantai Pasok Global

Kemkop UKM tengah membuat master plan agar wsaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Indonesia menjadi bagian dari rantai pasok industri pembuat komponen.

EKONOMI | 19 September 2021

Pemerintah Akan Kaji Ulang Tingkat IJP KUR Askrindo dan Jamkrindo

Tingkat imbal jasa penjaminan (IJP) kredit usaha rakyat (KUR) pada PT Askrindo dan PT Jamkrindo sebesar 1,175% dinilai belum sesuai dengan risikonya.

EKONOMI | 19 September 2021

Bank KB Bukopin Partial Delisting, Bosowa Terdepak

PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) melakukan partial delisting efektif dilakukan pada Senin (20/9/2021).

EKONOMI | 19 September 2021

KoinWorks Kembali Dipercaya Lendable Inc Salurkan Pembiayaan Rp 435 Miliar

KoinWorks kembali dipercaya Landable Inc untuk menyalurkan pembiayaan modal usaha senilai US$ 30 juta atau sekitar Rp 435 miliar.

EKONOMI | 19 September 2021

Tiga Tahapan BRI Pasca-Rights Issue

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) melakukan aksi korporasi rights issue guna mengembangkan ekosistem ultramikro.

EKONOMI | 19 September 2021

La Nyalla: Impor Bukan Solusi Kenaikan Harga Jagung

Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan bahwa impor tidak bisa dijadikan solusi atas masalah tingginya harga jagung.

EKONOMI | 19 September 2021

Kisah Evergrande, Raksasa Properti Tiongkok yang Terancam Bangkrut

China Evergrande Group, perusahaan properti terbesar kedua di Tiongkok berdasarkan penjualan, terancam bangkrut karena terlilit utang hingga US$ 300 miliar.

EKONOMI | 19 September 2021

Desmigratif Hadirkan Pelindungan Komprehensif untuk Pekerja Migran dan Keluarganya

Kemnaker menghadirkan program Desmigratif dengan tujuan untuk memberikan pelindungan yang komprehensif bagi PMI dan keluarga.

EKONOMI | 19 September 2021


TAG POPULER

# Myanmar


# Ali Kalora


# Mujahidin Indonesia Timur


# Inter Milan


# Persib



TERKINI
Wasekjen Demokrat Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Guru Honorer

Wasekjen Demokrat Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Guru Honorer

NASIONAL | 10 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings