Pemerintah Gagal Mengerem Konsumsi BBM

Bukan hanya konsumsi namun juga diselundupkan ke luar negeri

Penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar 4,04 juta kiloliter, menjadi 44,04 juta kiloliter tahun 2012, merupakan bukti bahwa pemerintah gagal mengerem konsumsi BBM.

Hal ini akibat pemerintah tidak menjalankan secara simultan kebijakan penghematan BBM dan program energi alternatif.

Pemerintah juga mengabaikan tingginya disparitas antara harga BBM bersubsidi dan harga pasar, sehingga memicu banyak penyelewengan.

Misalnya harga premium yang disubsidi hanya sebesar Rp 4.500 per liter, sedangkan harga keekonomian saat ini sekitar Rp 8.400-9.000 per liter.

Sejumlah kalangan menengarai, meledaknya konsumsi BBM bersubsidi itu, tidak hanya disebabkan kenaikan konsumsi untuk transportasi, tapi juga karena diselewengkan untuk keperluan BBM industri dan diselundupkan ke luar negeri.

Penambahan kuota BBM bersubsidi sebesar 4,04 juta kiloliter (kl) mengakibatkan pemerintah harus menambah anggaran subsidi sekitar Rp 16 triliun menjadi Rp 153,4 triliun, dari anggaran Rp 137,4 triliun yang ditetapkan dalam APBN Perubahan 2012.

Penambahan itu dimungkinkan, karena DPR tidak melarang kuota dan anggaran subsidi BBM 2012 dinaikkan.

DPR hanya mensyaratkan kenaikan harga BBM bersubsidi tahun ini dapat dilakukan, jika terjadi kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Cr ude Price/ICP) 15 persen dalam enam bulan.

Demikian rangkumam keterangan praktisi perminyakan Maizar Rahman, Wakil Direktur ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro, serta pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Nina Sapti Triaswati.

Mereka memberikan keterangan kepada Investor Daily di Jakarta, secara terpisah.

Maizar Rahman mengatakan, penambahan kuota BBM bersubsidi sebesar 4,04 juta kl tahun ini, merupakan bukti ketidakmampuan pemerintah, dalam melaksanakan kebijakan yang efektif untuk mengerem konsumsi BBM.

Termasuk program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG).

Demikian pula pengawasan distribusi lemah, sehingga terjadi penyelundupan BBM bersubsidi yang dipicu tingginya disparitas harga dengan BBM nonsubsidi.

“Jika hal itu terus dilakukan pemerintah, kisruh BBM terus terjadi, mulai dari kelangkaan sampai ribut memperdebatkan kenaikan harga,” kata mantan gubernur OPEC itu ketika dihubungi Investor Daily di Jakarta.

Komaidi menegaskan, pembengkakan kuota BBM bersubsidi menunjukkan ketidakseriusan pemerintah, untuk menekan konsumsi BBM.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, realisasi konsumsi BBM bersubsidi selalu lebih tinggi dari kuota yang ditetapkan sehingga subsidi “jebol”.

“Upaya penghematan yang dilakukan pemerintah tidak efektif. Sebelumnya, jelas pemerintah gembar-gembor mampu melakukan penghematan sedikitnya 4 juta kl melalui berbagai gerakan. Realisasinya, jurus penghematan itu tak efektif menekan konsumsi, bahkan ada yang justru menggerogoti anggaran negara,” tandas Komaidi.

Dia mencontohkan, pembatasan BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas sejak 1 Juni 2012, justru membengkakkan anggaran pembelian BBM kendaraan dinas.

Dari sisi anggaran, program itu justru tidak baik, karena anggaran BBM kendaraan dinas bengkak menjadi dua kali lipat, yakni dari Rp 4.500 per liter menjadi Rp 9.000 per liter.

“Berarti anggaran naik menjadi Rp 4,5 triliun,” ungkap Komaidi.

Komaidi mengkritisi sikap pemerintah yang terlalu percaya diri ketika menetapkan kuota BBM dan cenderung salah strategi.

Dalam perhitungan ReforMiner, kebutuhan riil BBM bersubsidi tahun ini mencapai 43-44 juta kl.

“Jika dilihat asumsi harga BBM sebesar Rp 9.000 per liter, berarti pemerintah menyubsidi Rp 4.500 per liter atau nominal subsidi seharusnya Rp 187 triliun. Ketika pemerintah mengasumsikan ada pembatasan BBM, nyatanya tidak jalan,” papar dia.

Sejak 2006, menurut Komaidi, kuota BBM bersubsidi selalu “jebol” karena ditetapkan lebih rendah dari kebutuhan riil.

Pemerintah juga selalu mengabaikan realitas bahwa pengendalian BBM tidak mudah.

“Terlebih lagi, pemerintah tidak membatasi penggunaan kendaraan yang tiap tahun naik 20 persen untuk sepeda motor dan 15 persen untuk mobil. Padahal, pemerintah tahu kendaraan bermotor mengonsumsi BBM bersubsidi hingga 85 persen,” ucap dia.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Satya W Yudha mengatakan sebelumnya, pemerintah semestinya tidak bisa begitu saja mengajukan tambahan kuota BBM bersubsidi, karena realisasi konsumsi sudah lebih besar.

Pemerintah seharusnya lebih dulu menyiapkan rencana aksi yang efektif, untuk mengatasi penyelundupan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi, yang tiap tahunnya mencapai sekitar 1 juta kl.

“Pengajuan tambahan kuota BBM bersubsidi mencerminkan bahwa pemerintah tidak mampu mengatasi persoalan yang telah menjadi penyakit kronis. Harusnya pemerintah sadar jika pertumbuhan kendaraan di Pulau Jawa jauh lebih banyak, namun kenapa yang teriak justru Pulau Kalimantan? Berapapun kuota BBM ditambah akan habis, kalau penyelundupan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak diberantas,” ungkap dia.

Sebenarnya, lanjut Satya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengetahui adanya penyelundupan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
 
Ia menyayangkan Tim Pengawas BBM Bersubsidi tidak melibatkan aparat daerah secara baik.

Satya juga mengkritisi lambannya pemerintah dalam program penghematan BBM bersubsidi.

Program konversi BBM ke BBG juga belum jalan, karena alasan ketidaksiapan infrastruktur.