PP UU Ciptaker Sudah Baik Arahnya
Logo BeritaSatu

PP UU Ciptaker Sudah Baik Arahnya

Senin, 8 Maret 2021 | 19:12 WIB
Oleh : Severiano Cruel / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah telah menyelesaikan 51 peraturan pelaksanaan (aturan turunan) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Pepres). Peraturan tersebut dinilai relatif sudah menampung kepentingan dunia usaha, meski masih ada beberapa catatan. Setidaknya PP tersebut sudah menunjukkan arah yang benar dalam meningkatkan kualitas iklim usaha di Indonesia.

Ketua umum Jaringan Usahawan Independen Indonesia (Jusindo) Sutrisno Iwantono mengatakan, semangat UU Ciptaker memang untuk menyederhanakan berbagai aturan dan birokrasi. Semangat tersebut disambut baik oleh dunia usaha terutama skala usaha menengah, kecil dan mikro.

Menurutnya, PP sebaga implementasi UU Ciptaker dipandang sudah relatif menampung kepentingan dunia usaha.
“Kalau memuaskan semua hal saya kira tidak tetapi dibilang jelek juga enggak. Saya kira arahnya sudah baik lah. Ini kan ada waktu 4 bulan untuk melakukan penyesuaian. Kita lihat nanti seperti apa,” ujar Sutrisno saat dihubungi Jakarta, Sabtu (6/3/2021).

Dia menjelaskan, untuk pemberdayaan sudah cukup banyak yang dibuat implementasinya. Misalnya pendirian usaha yang dipermudah, karena tujuan dari UU Ciptaker untuk menciptakan lapangan kerja. Ini berati yang menjadi fokus seharusnya di usaha menengah, mikro, kecil (UMKM).

Di sektor tersebut, ketentuan upah berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan penerima kerja. Sehingga itu tidak akan merugikan kedua pihak. “Karena kalau kemudian ketentuannya kaku bagi UMKM itu nanti mati semua. Padahal mereka itu menciptakan lapangan kerja lebih dari 90%,” ujar Sutrisno.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan kriteria untuk usaha kecil menengah dan mikro sekarang lebih jelas. Saat ini modal dasar Rp 5-10 miliar masih digolongkan sebagai UMKM. Walau ini sebenarnya masih agak ketinggalan dibandingkan negara pesaing Indonesia.

“Sekarang sudah diperlonggar, tentu dengan harapan memang bisa naik kelas usahanya karena tetap mendapatkan kelonggaran. Fasilitas masih dimungkinkan ketika perusahaan kecil dan menengah itu mulai membesar ya atau meningkat,” ucap dia.

Sutrisno mengatakan untuk persaingan usaha mengenai anti monopoli, dulu menjadi momok menakutkan bagi dunia usaha karena tidak ada batas atas mengenai denda, membuat sangat kontraproduktif bagi upaya untuk mendorong investasi dan bisnis.

Saat ini sudah lebih baik dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. “Saya kira sekarang ini sudah diberikan batas atas dengan 10% dari omset. Tentu harus ada perhitungan-perhitungan yang lebih rinci nantinya. Tetapi itu sudah kemajuan ya,” ucap dia.

Lalu jika dulu pelaku usaha yang akan didenda oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hanya diberi waktu 1 bulan untuk membela diri di pengadilan negeri. Hal itu dirasakan tidak adul bagi dunia usaha yang mengalami problem persaingan usaha.

Sutrisno mengatakan melalui PP tersebut persidangan sudah dipindahkan ke pengadilan niaga dengan waktu pemeriksaan mencapai 12 bulan. “Sehingga ada kesempatan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan perlakuan yang lebih adil, karena cukup waktu di dalam menyusun pembelaan dan menyiapkan alat bukti,” ujar dia.

Sutrisno mengatakan saat ini yang masih menjadi ganjalan adalah mengenai perpajakan untuk UMKM. Saat ini untuk UMKM dengan penghasilan Rp 4,8 miliar per tahun masih dikenakan pajak final 0,5%. Menurut dia aturan itu sudah lama sekali dan tidak relevan karena terkena inflasi dan nilai tukar.

Dunia usaha sudah mengusulkan untuk ditingkatkan menjadi Rp 7,5 miliar per tahun atau lebih yang dikenakan pajak. Sutrisno mengungkapkan, usulan tersebut belum diakomodasi hanya saja dinyatakan bahwa akan diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan.

“Nah itu sebenarnya yang masih akan kita perjuangkan untuk bisa mendapatkan perbaikan dari Menteri Keuangan. Kalau dari Menteri koperasi, saya pikir usaha kecil sudah akomodatif ya untuk menampung aspirasi pemain usaha kecil dan mikro termasuk koperasi,” ujar dia.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tarif Tenaga Listrik Pelanggan Nonsubsidi Periode April - Juni 2021 Tetap

Pemerintah tetapkan penyesuaian tarif tenaga listrik periode April-Juni 2021 untuk 13 pelanggan nonsubsidi per 1 April sampai dengan 30 Juni 2021 tidak naik.

EKONOMI | 8 Maret 2021

Pemerintah Pertahankan Tarif Listrik Pelanggan Nonsubsidi

Kementerian ESDM telah tetapkan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik periode April-Juni 2021 untuk 13 pelanggan nonsubsidi per 1 April sampai 30 Juni 2021.

EKONOMI | 8 Maret 2021

Impor Barang Konsumsi Naik Sejak Booming E-commerce

Impor barang konsumsi dalam beberapa tahun terakhir ini telah mengalami peningkatan, terlebih sejak booming e-commerce setelah tahun 2015.

EKONOMI | 8 Maret 2021

Menkeu Imbau Lapor SPT Sebelum Batas Akhir Penyampaian

Sri Mulyani Indrawati mengimbau masyarakat agar segera melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak sebelum batas akhir penyampaian, yaitu 31 Maret 2021.

EKONOMI | 8 Maret 2021

Ini Manfaat Pembentukan LPI bagi BUMN Pengelola Tol

Keberadaan LPI ini kemudian menjadi angin segar bagi BUMN terjun dalam pembangunan ini.

EKONOMI | 8 Maret 2021

Prodana Targetkan Galang Dana Rp 20 Miliar

Menurut Wijadi, saat ini Prodana masih fokus mendaftarkan produk urun dana berbasis saham atau ekuitas.

EKONOMI | 8 Maret 2021

Clover Universal Tambah Kepemilikan, Saham CENT Naik 1,10%

Clover Universal menambah kepemilikan di Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk (CENT) menjadi 47,95% dengan jumlah saham 14,95 miliar unit.

EKONOMI | 8 Maret 2021

IHSG Ditutup Melemah, Berikut 5 Saham Paling Aktif

5 saham yang paling aktif ditransaksikan berdasarkan nilai pada perdagangan Senin (8/3/2021), yakni saham ANTM, BBCA, INCO, ASII dan BBRI.

EKONOMI | 8 Maret 2021

Bank Syariah Indonesia Genjot Pembiayaan Otomotif

Bank Syariah indonesia meluncurkan program BSI Oto Special 2021 dengan margin ringan mulai setara 2,98% flat dan jangka waktu pembiayaan hingga 7 tahun.

EKONOMI | 8 Maret 2021

Net Sell Capai Rp 469,63 Miliar, Investor Asing Borong 5 Saham Ini

Saham UNTR, BBRI, AKRA, TBIG dan HEAL menjadi buruan investor asing pada perdagangan Senin (8/3/2021).

EKONOMI | 8 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS