PP UU Ciptaker Sudah Baik Arahnya
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

PP UU Ciptaker Sudah Baik Arahnya

Senin, 8 Maret 2021 | 19:12 WIB
Oleh : Severiano Cruel / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah telah menyelesaikan 51 peraturan pelaksanaan (aturan turunan) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Pepres). Peraturan tersebut dinilai relatif sudah menampung kepentingan dunia usaha, meski masih ada beberapa catatan. Setidaknya PP tersebut sudah menunjukkan arah yang benar dalam meningkatkan kualitas iklim usaha di Indonesia.

Ketua umum Jaringan Usahawan Independen Indonesia (Jusindo) Sutrisno Iwantono mengatakan, semangat UU Ciptaker memang untuk menyederhanakan berbagai aturan dan birokrasi. Semangat tersebut disambut baik oleh dunia usaha terutama skala usaha menengah, kecil dan mikro.

Menurutnya, PP sebaga implementasi UU Ciptaker dipandang sudah relatif menampung kepentingan dunia usaha.
“Kalau memuaskan semua hal saya kira tidak tetapi dibilang jelek juga enggak. Saya kira arahnya sudah baik lah. Ini kan ada waktu 4 bulan untuk melakukan penyesuaian. Kita lihat nanti seperti apa,” ujar Sutrisno saat dihubungi Jakarta, Sabtu (6/3/2021).

Dia menjelaskan, untuk pemberdayaan sudah cukup banyak yang dibuat implementasinya. Misalnya pendirian usaha yang dipermudah, karena tujuan dari UU Ciptaker untuk menciptakan lapangan kerja. Ini berati yang menjadi fokus seharusnya di usaha menengah, mikro, kecil (UMKM).

Di sektor tersebut, ketentuan upah berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan penerima kerja. Sehingga itu tidak akan merugikan kedua pihak. “Karena kalau kemudian ketentuannya kaku bagi UMKM itu nanti mati semua. Padahal mereka itu menciptakan lapangan kerja lebih dari 90%,” ujar Sutrisno.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan kriteria untuk usaha kecil menengah dan mikro sekarang lebih jelas. Saat ini modal dasar Rp 5-10 miliar masih digolongkan sebagai UMKM. Walau ini sebenarnya masih agak ketinggalan dibandingkan negara pesaing Indonesia.

“Sekarang sudah diperlonggar, tentu dengan harapan memang bisa naik kelas usahanya karena tetap mendapatkan kelonggaran. Fasilitas masih dimungkinkan ketika perusahaan kecil dan menengah itu mulai membesar ya atau meningkat,” ucap dia.

Sutrisno mengatakan untuk persaingan usaha mengenai anti monopoli, dulu menjadi momok menakutkan bagi dunia usaha karena tidak ada batas atas mengenai denda, membuat sangat kontraproduktif bagi upaya untuk mendorong investasi dan bisnis.

Saat ini sudah lebih baik dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. “Saya kira sekarang ini sudah diberikan batas atas dengan 10% dari omset. Tentu harus ada perhitungan-perhitungan yang lebih rinci nantinya. Tetapi itu sudah kemajuan ya,” ucap dia.

Lalu jika dulu pelaku usaha yang akan didenda oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hanya diberi waktu 1 bulan untuk membela diri di pengadilan negeri. Hal itu dirasakan tidak adul bagi dunia usaha yang mengalami problem persaingan usaha.

Sutrisno mengatakan melalui PP tersebut persidangan sudah dipindahkan ke pengadilan niaga dengan waktu pemeriksaan mencapai 12 bulan. “Sehingga ada kesempatan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan perlakuan yang lebih adil, karena cukup waktu di dalam menyusun pembelaan dan menyiapkan alat bukti,” ujar dia.

Sutrisno mengatakan saat ini yang masih menjadi ganjalan adalah mengenai perpajakan untuk UMKM. Saat ini untuk UMKM dengan penghasilan Rp 4,8 miliar per tahun masih dikenakan pajak final 0,5%. Menurut dia aturan itu sudah lama sekali dan tidak relevan karena terkena inflasi dan nilai tukar.

Dunia usaha sudah mengusulkan untuk ditingkatkan menjadi Rp 7,5 miliar per tahun atau lebih yang dikenakan pajak. Sutrisno mengungkapkan, usulan tersebut belum diakomodasi hanya saja dinyatakan bahwa akan diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan.

“Nah itu sebenarnya yang masih akan kita perjuangkan untuk bisa mendapatkan perbaikan dari Menteri Keuangan. Kalau dari Menteri koperasi, saya pikir usaha kecil sudah akomodatif ya untuk menampung aspirasi pemain usaha kecil dan mikro termasuk koperasi,” ujar dia.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Menteri Basuki: Infrastruktur Berkelanjutan Ikut Kurangi Emisi Karbon

Pembangunan infrastruktur ramah lingkungan dan berkelanjutan dilakukan sebagai upaya pengurangan emisi karbon dan berketahanan terhadap perubahan iklim.

EKONOMI | 27 Oktober 2021

Ditopang Infrastruktur, ALFI Sebut Biaya Logistik Turun Jadi 21,3%

Berdasarkan perhitungan yang dibuat ALFI, biaya logistik sudah turun ke angka 21,3% dari produk domestik bruto (PDB).

EKONOMI | 27 Oktober 2021

Ketiban Berkah Naiknya Harga CPO, Rugi FAP Agri Menurun

FAP Agri membukukan peningkatan penjualan kuartal III 2021 sebanyak 16% menjadi Rp 1,4 triliun.

EKONOMI | 27 Oktober 2021

Gojek Dorong Inovasi di Tiga Layanan Utama

Gojek akan menguji coba penggunaan 500 sepeda motor listrik di Jakarta Selatan.

EKONOMI | 27 Oktober 2021

Penerbitan Sukuk Global Dukung Mitigasi Perubahan Iklim

Pemerintah telah menerbitkan sovereign green sukuk senilai US$ 3,5 miliar sebagai salah satu upaya untuk membiayai penanganan perubahan iklim.

EKONOMI | 27 Oktober 2021

Bukalapak Genjot Lini Bisnis Pengadaan Barang dan Jasa

Sejak 2016, BukaPengadaan telah menjadi mitra e-Procurement bagi lebih dari 1.800 pelanggan.

EKONOMI | 27 Oktober 2021

Atasi Dampak Perubahan Iklim, Indonesia Butuh Anggaran Rp 3.779 Triliun

Biaya mitigasi perubahan iklim secara kumulatif dari tahun 2020-2030 mencapai Rp 3.779 triliun, atau sekitar Rp 343,6 triliun per tahun.

EKONOMI | 27 Oktober 2021

Ditopang Holding Ultra Mikro, Kredit BRI Kuartal III Tumbuh 9,7%

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mencatat penyaluran kredit pada akhir September 2021 sebesar Rp 1.026,42 triliun atau tumbuh 9,74% yoy.

EKONOMI | 27 Oktober 2021

Keterbukaan Informasi Publik PTPN III Diapresiasi

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) mendapatkan peringkat “Cukup Informatif” pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021.

EKONOMI | 27 Oktober 2021

Pemerintah dan Regulator Perlu Perbaiki Arsitektur Ekonomi Hijau

Pemerintah dan regulator perlu memperbaiki arsitektur ekonomi hijau Indonesia untuk mendukung tercapainya zero emisi pada 2060 mendatang.

EKONOMI | 27 Oktober 2021


TAG POPULER

# Upah Minimum


# Anies Baswedan


# Timnas U-23


# Cuti Bersama


# Tabrakan Bus Transjakarta



TERKINI
Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi PT Askrindo Mitra Utama

Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi PT Askrindo Mitra Utama

NASIONAL | 7 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings