BI Lirik Obligasi Korporasi dan Pemda

Instrumen tersebut ke depan akan marak menyusul kencangnya arus modal asing ke Indonesia tahun depan.

Bank Indonesia (BI) tengah melirik obligasi korporasi dan obligasi Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai dua alternatif tambahan pengganti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dalam mengelola moneter.

Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter BI Hendar menjelaskan, dengan makin kencangnya rencana penerbitan surat utang baru di pasar domestik, diharapkan obligasi korporasi semakin diminati.

“Obligasi korporasi diyakini aman dan menguntungkan. Sebab kalau disalurkan ke kredit itu kan terbatas.  Nanti ketika inflow datang cukup banyak tapi tidak ada instrumen yang dijual, sulit juga,” kata Hendar kepada wartawan di Gedung BI, Jakarta, hari ini.

Selain obligasi korporasi, kata dia, obligasi Pemda (municipal bonds) juga menjadi kajian dari BI, kendati hingga kini belum ada yang diterbitkan. Belakangan ini, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berencana menerbitkan obligasi, namun belum terealisasi hingga sekarang.

Kendati obligasi korporasi belum marak dibanding obligasi pemerintah (SBN), menurut dia, instrumen tersebut ke depan akan marak menyusul kencangnya arus modal asing ke Indonesia tahun depan.

“Tentunya kami harus tetap menentukan instrumen-instrumen tersebut berkualitas tinggi dan likuid, baik dari sisi rating dan performa. Perusahaan-perusahaan bagus biasanya memiliki rating AAA,” paparnya.

Dia mengakui, BI merupakan pelopor yang dapat meramaikan pasar, seperti ketika BI memperbesar portofolio SBN-nya sejak akhir tahun lalu.

“Kami belum tahu kapan memulai operasi itu (masuk pasar obligasi korporasi), tapi sebenarnya berdasarkan ketentuan bank sentral di Peraturan Bank Indonesia (PBI) soal Instrumen Moneter, kami dimungkinkan untuk masuk. Jadi tidak ada hambatan di sisi regulasi,” kata dia. 

Sejak dua tahun lalu, BI memutuskan mengubah kebijakan pengelolaan moneternya. Bank sentral akan mengurangi outstanding di SBI, bahkan berencana menghilangkannya.

Langkah BI tersebut dilakukan dengan menghapuskan tenor-tenor SBI di bawah 9 bulan, yaitu 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan, di pasar perdana. Sedangkan di pasar sekunder, saat ini SBI ketiga tenor tersebut masih beredar.

Langkah bank sentral tersebut tidak lain untuk mengurangi defisit di neraca BI yang dahulu lebih banyak disebabkan oleh pengelolaan moneter. Dengan menghilangkan SBI, bank sentral dapat menguranginya karena tidak perlu membayar bunga lagi kepada bank-bank.

BI mencatat, pada Desember 2010, total SBI masih mencapai Rp 208 triliun, namun pada pertengahan  September 2012 turun menjadi Rp71 triliun. Pada periode yang sama, posisi Reverse Repo (RR) SBN naik dari Rp7 triliun (Desember 2010) menjadi Rp71 triliun (September 2012).

Komposisi SBI turun dari 42 persen (Desember 2010) menjadi 21 persen (September 2012). Sedangkan komposisi RR SBN naik dari 1,5 persen (Desember 2010) menjadi 22 persen (September 2012).