Wapres: Kunci Penataan Kota adalah Kegiatan Ekonomi

Di negara berkembang banyak kota yang tidak mampu memberikan kualitas, tidak memadai atau tidak layak untuk dihuni

Wakil Presiden (Wapres) Boediono mendorong adanya perencanaan kota yang baik, agar apa yang disebutnya sebagai manisnya gula pembangunan, tidak hanya terpusat pada satu wilayah saja.

"Kota yang sudah amburadul harus dikurangi. Penataan kembali bukan permukimannya dulu, tapi kegiatan usaha dan kegiatan ekonomi. 'Gulanya' harus disebar dan ditata dengan baik, sehingga 'semutnya' pun menyebar," ujar Boediono, dalam pidatonya di acara Hari Habitat Dunia 2012 di Istana Wakil Presiden, hari ini.

Yang menjadi kunci penataan kota, menurut Wapres adalah kegiatan ekonomi. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, antara lain bisa dengan regulasi atau insentif untuk merangsang kegiatan ekonomi.

Di negara berkembang, menurut Boediono lagi, banyak kota yang tidak mampu memberikan kualitas, tidak memadai atau tidak layak untuk dihuni. Sebagian negara maju bisa mengatasinya, namun hal tersebut masih menjadi tantangan bagi negara berkembang.

"Jawabannya hanya satu, (yaitu) suatu rencana yang baik dilaksanakan secara konsisten dan kontinyu, tidak stop lima tahun dengan rencana jangka menengah," ujarnya.

Jika tidak ada langkah konkret, menurut Boediono, bisa terjadi akumulasi problem urban yang akan semakin besar dan menumpuk. Padahal menurutnya, jika ditata dengan baik, pusat perkotaan bisa mendorong permukiman yang layak dan menjadi titik pusat kemajuan ekonomi.

Apalagi, diperkirakan tahun 2025 mendatang, dua pertiga penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Tentunya ini bukanlah jumlah sedikit untuk dikelola dan ditampung oleh wilayah kota. Kota, menurut Boediono lagi, haruslah memenuhi syarat memberikan kualitas hidup yang baik dan memenuhi martabat, misalnya dari sisi perbaikan infrastruktur.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengatakan, peringatan Hari Habitat Dunia 2012 di Indonesia haruslah menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian semua pihak mengenai kondisi permukiman dunia dan hak atas hunian layak, dan meningkatkan dunia akan tanggung jawab bersama untuk masa depan permukiman yang lebih baik.

"Momentum ini harus bisa dimanfaatkan bagi pengkajian permasalahan perumahan dan pembangunan perkotaan, serta memikirkan solusi bagi pengembangan perumahan terutama bagi masyarakat miskin, dan perkotaan yang berkelanjutan di Indonesia," ujarnya.

Tema peringatan Hari Habitat Dunia 2012 sendiri adalah "Changing Cities, Building Opportunities". Sehubungan dengan itu, menurut Djoko, dengan kota yang terencana, maka kota dapat melanjutkan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Untuk Indonesia, Djoko menilai bahwa tema ini diadopsi dalam tema nasional yaitu "Menuju Permukiman Tanpa Kumuh 2020". Hal ini didasari bahwa kota tanpa kumuh menjadi salah satu rencana prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) hingga tahun 2025. Ini menurutnya, sesuai dengan salah satu tujuan Millenium Development Goals (MDGs) untuk mencapai perbaikan signifikan dalam kehidupan bagi minimal 100 juta penghuni kawasan kumuh di dunia tahun 2020.