Kebijakan Zero ODOL, Pelaku Industri Minta Waktu Berbenah

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi Covid-19 yang hingga kini masih berlangsung, sangat memukul seluruh sektor industri. Kementerian Perindustrian (Kemperin) mencatat, sedikitnya ada 10 sektor industri yang mewakili 60% dari total industri, terpukul akibat pandemi Covid-19.

Mengingat kondisi yang masih terpuruk, kalangan pelaku industri meminta Kementerian Perhubungan (Kemhub) bersedia memberikan waktu untuk berbenah diri sambil menjalankan kebijakan program bebas truk kelebihan muatan dan dimensi alias over dimension over loading (ODOL) secara bertahap hingga 2025.

Terlebih, biaya yang dibutuhkan industri untuk itu tidaklah kecil, karena nilainya bisa mencapai triliunan rupiah. Sebuah hal yang mustahil untuk bisa dipenuhi hingga tahun 2023 sesuai waktu yang ditetapkan Kemhub untuk industri harus melaksanakan kebijakan zero ODOL.

Fredy Agung Prabowo dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI) mengutarakan, sesuai kalkulasi akan ada kenaikan biaya logistik di industri semen sebesar 50% hingga 60%. Nilai tersebut, disebabkan dampak zero ODOL dari sisi overload-nya bukan over dimension-nya.

"Sebagai gambaran, kalau misalnya trucking yang sekarang ini bisa muat 30 ton, dengan menerapkan zero ODOL itu paling cuma muat 16 ton. Itu kan cukup besar pengurangannya. Artinya, dengan volume yang sama, kita butuh armada yang banyak dan itu membutuhkan investasi yang sangat besar," ujar Fredy dalam keterangan persnya, Rabu (14/4/2021).

Sementara, Agung Wibowo dari Gabungan Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit (Gapki) menjelaskan, ongkos angkut kelapa sawit atau CPO (crude plam oil) berpotensi meningkat hingga dua kali lipat atau setara dengan Rp 32 triliun per tahun dengan diterapkannya kebijakan zero ODOL.

Dikatakan, kebijakan ini juga akan berdampak kepada peremajaan truk yang mencapai sekitar 14.628 unit/tahun (untuk truk yang berumur 10 tahun), dengan potensi budget yang dibutuhkan sejumlah Rp10 triliun. "Untuk itu, kami perlu mempersiapkan dana besar untuk kebutuhan investasi tambahan untuk modifikasi dan operasional," kata Agung.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto, mengutarakan, dari hasil kajian yang dilakukan terhadap penerapan zero ODOL ini, ada peningkatan kebutuhan armada truk baru sebanyak 11.800 unit untuk memenuhi kebutuhan industri keramik dan itu membutuhkan penambahan dana yang besar. "Secara tidak langsung, akan menyebabkan biaya pengangkutan naik drastis sebesar 240%," jelasnya.

Menurut Edy, Asaki meminta perhatian dan dukungan pemerintah agar penerapan zero ODOL ini bisa dikaji ulang kembali berkaitan jumlah berat diizinkan (JBI Truk). Hal itu karena kondisi aktual muat saat ini dibanding muatan JBI ODOL selisihnya sangat jauh. Terlebih, sektor industri masih terpuruk akibat pandemi Covid-19.

"Jadi, penerapan zero ODOL diharapkan bisa ditunda sampai tahun 2025 setelah perekonomian nasional kembali pulih dan daya saing industri membaik," pungkasnya.