Emil Salim: Pemerintah Sebaiknya Fokus Atasi Covid-19 daripada Bangun Ibu Kota Baru

Jakarta, Beritasatu.com - Ekonom Senior Emil Salim menilai dana untuk pemindahan ibu kota negara (IKN) akan lebih berdampak positif bila digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pembangunan IKN baru diperkirakan akan membutuhkan biaya sebesar Rp 466 triliun. Hal ini menjadi ironi tersendiri sebab saat ini pemerintah sedang membutuhkan banyak anggaran untuk menangani pandemi Covid-19.

"Untuk mengatasi pandemi dibutuhkan test, tracing, dan treatment, mohon pahami kondisi departemen kesehatan yang sedang kesulitan luar biasa. Dalam keadaan begitu mereka harus pindah ke Kalimantan Tengah. Bagaimana bekerja di dua front yaitu memindahkan tenaga kesehatan ke Kalimantan dan bekerja mengatasi Covid," ucap Emil dalam seminar daring, Jumat (16/4/2021).

Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan perekonomian tidak berjalan sama seperti sebelumnya. Sebab upaya penanganan pandemi telah membuat pembatasan kegiatan manusia dan digitalisasi berkembang pesat. Perekonomian Indonesia berada pada posisi K Shape, di mana industri di ekonomi digital terus melambung ke atas sedangkan pelaku ekonomi konvensional terus mengalami penurunan. Menurut Emil untuk mengatasi hal ini diperlukan pendidikan yang memadai sehingga kualitas SDM bisa berkembang.

"Maka itu perlu uang besar besaran dalam sektor pendidikan. Walaupun ada Covid perbaiki infrastruktur telekomunikasi, listrik dan infrastruktur lain. Kita menghadapi pukulan pendidikan pada saat yang strategis," ucapnya.

Bila pemerintah tidak bisa mengoptimalkan bonus demografi maka Indonesia akan sulit untuk mencapai target Indonesia Emas di tahun 2045. Menurut Emil, posisi kualitas SDM Indonesia masih untuk industri 2.0 belum mencapai 4.0

"Maka kita harus meningkatkan kualitas SDM, memahami digital ekonomi, meningkatkan kemampuan di science technology, matematika dan pelajaran lain. Kalau tidak kita menghadapi garis turun dari huruf K," ucap mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup ini.

Emil mengatakan pemerintah bisa melakukan kompromi dalam pemindahan ibu kota negara. Dalam hal ini ibu kota pusat pemerintah tetap dipindahkan ke Kalimantan tetapi hanya Presiden, Wakil Presiden, dan Sekretariat Negara. Sedangkan Kementerian/Lembaga tetap berada di Jakarta.

"Jadi ada ibu kota proklamasi yang secara historis di Jakarta, dan ibu kota negara yang politis yaitu yang di Kalimantan. Maka dua hal ini tercapai, kehendak Presiden terpenuhi, tetapi historis dari ibu kota proklamasi terpenuhi," ucapnya.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menyoroti kesiapan pemerintah dalam membangun IKN yang baru. Sebab saat ini masih menghadapi pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

"Kita masih menghadapi ancaman besar, Covid yang belum bisa kita kendalikan pertumbuhannya fluktuatif. Artinya ada ancaman besar jika kemudian pandemi tidak bisa dikendalikan karena kita akan ditinggal oleh negara lain," ucap Herman.

Ia mengatakan kalau berbicara vaksin Covid, sampai saat ini belum ada kepastian yang memungkinkan pemerintah dapat mengendalikan untuk hari dan tahun ke depan. Menurut Herman saat ini pemerintah masih kesulitan untuk mencapai target kekebalan kelompok (herd immunity).

"Bahkan masih terjadi penduduk yang sudah divaksin juga tertular Covid. Kalau melihat situasi ini semestinya pemerintah lebih fokus ke penanganan dampak Covid," ucapnya.

Mengenai pembiayaan ibu kota baru, Herman mengatakan untuk menangani dampak Covid-19 dan dampaknya pemerintah belum optimal, apalagi harus mempersiapkan pembangunan ibu kota Negara yang baru.

Pembangunan Ibu Kota Baru Menarik Investor
Menanggapi hal ini, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah tetap fokus pada upaya memulihkan ekonomi dan semua bisa dilakukan secara paralel tanpa mengesampingkan pentingnya dampak sosial dari pandemi.

Ia optimistis dengan pengelolaan fiskal yang semakin kredibel dan kolaboratif dengan kepercayaan investor untuk berkontribusi sangat penting untuk pembangunan ibu kota baru.

"Sehingga tata kelola dan pembangunan ibu kota ini memperhatikan asas-asas pemerintah yang baik termasuk jangan sampai tidak memperhatikan daya dukung lingkungan dan faktor lainnya," ucap Yustinus.

Yustinus mengatakan pemerintah masih melakukan pendalaman dan kajian untuk pembiayaan pembangunan ibu kota baru. Dengan adanya skema berbagi beban (burden sharing) antara pemerintah dan swasta maka ada kesempatan untuk melakukan pembiayaan.

Selain itu pemerintah baru mendirikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA), menurutnya sudah banyak peminat terutama dari beberapa negara di Timur Tengah yang menanamkan modal di Indonesia.

"Hal ini bisa menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan, kita harus optimis bahwa indonesia dilirik oleh banyak investor tanpa perlu menggadaikan kedaulatan. Tetapi kita harus hati-hati, supaya penataan tidak mengabaikan aspek historis dari bangsa Indonesia," ucapnya.