Kadin DKI: PPKM Mikro Masih Relevan Dijalankan
Rabu, 16 Juni 2021 | 15:01 WIB
Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi berharap pemerintah bisa lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan menarik "rem darurat", menyusul adanya lonjakan kasus aktif Covid-19. Menurutnya, keputusan yang diambil harus berdasarkan pertimbangan yang cermat dengan melihat berbagai faktor.
"Kondisi saat ini saya pikir sangat berbeda dengan kondisi yang lalu. Saat ini pemerintah dan dunia usaha sedang berusaha untuk dapat mengembalikan perekonomian Indonesia, dan sejauh ini pola-pola yang diterapkan terbukti berhasil. Di sisi lain, memang terjadi peningkatan kasus aktif Covid-19. Jadi saya pikir pemerintah harus sangat hati-hati untuk dapat membuat kebijakan menarik rem darurat. Beberapa faktor harus dengan cermat di pertimbangkan agar kita tidak selalu berputar dalam kondisi yang sama," kata Diana Dewi kepada Beritasatu.com, Rabu (16/6/2021).
Menurut Dewi, pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro selama ini telah terbukti efektif dan berhasil dijalankan.
Penerapan isolasi wilayah secara lokal dengan melibatkan masyarakat dan aparatur pemerintahan terbukti membuat efek isolasi lokal atau lock down lokal tidak membawa efek yang luas dalam masyarakat, khususnya di bidang ekonomi dan kesehatan. Sehingga Dewi memandang pola ini masih sangat relevan untuk dilakukan.
"Kadin DKI Jakarta berharap perusahaan terus memperketat pelaksanaan protokol kesehatan dan secara aktif melakukan tracing terhadap para karyawan dan konsumennya yang terindikasi beresiko terpapar Covid-19. Selain itu, pengawasan dari aparat pemerintahan juga harus senantiasa dijaga untuk dapat mengingatkan kembali masyarakat," kata Dewi.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu
BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA
1
2
Kemenkomdigi: Kami Akan Terus Perang Melawan Judi Online!
5
B-FILES
Terseret dalam Perang dengan Israel, Lebanon Adukan Iran kepada PBB




