Soal Kenaikan Upah, Industri Padat Karya Butuh Intensif

Nantinya, alokasi pajak bisa digunakan perusahaan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan, pemerintah perlu memberikan insetif bagi pengusaha khususnya industri padat karya menyusul kenaikan upah buruh pada 2013 mendatang.

Langkah ini sebagai bentuk intensif agar perusahaan dapat tetap bertahan dan berdaya saing global.

"Bagaimana peran pemerintah bisa dirasakan semua pihak, baik bagi pengusaha maupun pekerja," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Tenaga Kerja, Pendidikan, dan Kesehatan James T Riady di Jakarta, Rabu (28/11).
 
Dia mengatakan, insentif itu bisa diberikan dalam bentuk pemotongan pajak, atau jika diperlukan diberikan double tax insentive. Nantinya, alokasi pajak bisa digunakan perusahaan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pekerja sehingga dapat meningkatkan peningkatan produktivitas.
 
"Industri padat karya membutuhkan insentif  setidaknya untuk jangka pendek antara 2-3 tahun agar perusahaan tidak bangkrut," ujarnya.
 
James juga meminta, tuntutan kenaikan upah buruh untuk menutupi biaya hidup harus dibarengi dengan peningkatan produktivitas.
 
Di sisi lain, dia menekankan, pengusaha membutuhkan kepastian dari pemerintah soal kenaikan upah tersebut. Langkah ini dinilai penting, sehingga ada perencanaan bagi pengusaha. "Ketidakpastian membuat masalah karena perusahaan harus membuat cadangan, sebab kalau tidak, bisa bangkrut," tukasnya.

Menurut dia, prinsip dunia usaha adalah memajukan kemajuan bangsa dengan dukungan buruh. Artinya, buruh harus mencicipi "kue" ekonomi tersebut. Adapun peran pemerintah adalah agar proses tersebut seimbang.

James mengatakan, untuk jangka panjang, pemerintah perlu menyiapkan kawasan industri baru beserta infrastrukturnya. Industri tidak hanya dibuka di Jakarta, Tangerang dan Bekasi, tetapi juga di beberapa wilayah yang memiliki potensi lahan besar bagi industri. "Infrastruktur di Cikampek contohnya sudah tidak bisa menampung lagi," kata petinggi Lippo Group ini.
 
Ketua Komisi Tetap Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Kadin Indonesia, Sumarna F Abdurahman mengatakan Indonesia memiliki tantangan dalam menghadapi "ASEAN Economy Community" tahun 2015 yang meliputi 12 sektor.
 
Menurut dia, Kadin telah membuat program kerja untuk mendorong standar kompetensi dan pembentukan lembaga sertifikasi kompetensi melalui Majelis Nasional Pengembangan Standar Kompetensi Industri.
 
Dia juga mengatakan, "Kadin Learning Center" akan menjadi tempat pelatihan berbasis kompetensi dengan "Program Public Service Partnership".