Logo BeritaSatu

DJKN Optimalkan Barang Rampasan Negara dan Gratifikasi

Jumat, 10 Desember 2021 | 16:38 WIB
Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) agar manfaatnya kembali kepada masyarakat, termasuk BMN yang berasal dari barang rampasan negara dan barang gratifikasi.

Pengelolaan BMN yang berasal dari barang rampasan negara dan barang gratifikasi melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga, yakni Kementerian Keuangan, Kejaksaaan Republik Indonesia, Oditurat Militer, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Purnama T Sianturi menyampaikan, kewenangan Kementerian Keuangan adalah menindaklanjuti aset yang berasal dari barang rampasan negara yang telah berkekuatan hukum tetap dan barang gratifikasi yang ditetapkan sebagai BMN.

Tindak lanjut pengelolaan BMN yang dapat dilakukan oleh Kementerian Keuangan di antaranya melakukan penetapan status penggunaan, lelang, hibah, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan.

"Pada tahun 2021, hibah BMN yang berasal dari barang rampasan negara kepada sejumlah pemerintah daerah sebesar Rp 108,85 miliar. Sedangkan nilai Penetapan Status Penggunaan (PSP) atas BMN dari barang rampasan kepada sejumlah Kementerian/Lembaga pada tahun 2021 sebesar Rp 76,25 miliar," kata Purnama dalam acara bincang media secara daring, Jumat (10/12/2021).

Purnama merinci, capaian dari pengelolaan BMN yang berasal dari barang gratifikasi pada tahun 2021 yakni menghasilkan nilai lelang sebesar Rp 401,84 juta. Sedangkan total nilai PSP BMN dari barang gratifikasi sebesar Rp 187,24 juta.

Kewenangan atas tindak lanjut pengelolaan BMN tersebut dilimpahkan secara berjenjang kepada unit kerja DJKN sesuai batasan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara rinci, pelimpahan kewenangan pengelolaan BMN yang berasal dari barang rampasan negara yakni BMN dengan nilai wajar sampai dengan Rp 1 miliar dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

BMN dengan nilai wajar di atas Rp 1 miliar sampai dengan Rp 5 miliar dilimpahkan kepada Kantor Wilayah DJKN. BMN dengan nilai wajar di atas Rp 5 miliar sampai dengan Rp 10 miliar dilimpahkan kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) DJKN, dan BMN dengan nilai wajar di atas Rp 10 miliar dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Sedangkan pelimpahan kewenangan pengelolaan BMN yang berasal dari barang gratifikasi dengan indikasi nilai sampai dengan Rp 10 miliar dilimpahkan kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi DJKN dan untuk BMN dengan indikasi nilai di atas Rp 10 miliar dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

"Kementerian Keuangan bersama dengan Kejaksaan, KPK dan Oditurat Militer akan terus meningkatkan sinergi dalam mengoptimalkan pengelolaan BMN yang berasal dari barang rampasan negara dan barang gratifikasi," tegas Purnama.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kunjungan Wisman Mei 2022 Tertinggi Sejak Awal Pandemi

Kunjungan wisman ke Indonesia melalui pintu utama pada Mei 2022 mencapai 212.332 kunjungan, naik tajam 1.382,45% dibandingkan dengan Mei 2021.

EKONOMI | 1 Juli 2022

Kenaikan Harga Makanan dan Rokok Dorong Inflasi Juni

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, pada Juni 2022 terjadi inflasi sebesar 0,61% dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 111,09.

EKONOMI | 1 Juli 2022

Data Inflasi Keluar, IHSG Langsung Tumbang

IHSG terjun bebas ke zona merah pada sejam perdagangan sesi I, Jumat (1/7/2022), setelah Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan data inflasi Juni.

EKONOMI | 1 Juli 2022

Terhempas, Kurs Rupiah Hampir Menyentuh Angka Rp 15.000

Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan pagi hari ini, Jumat (1/7/2022), terpantau melemah ke kisaran Rp 14.950.

EKONOMI | 1 Juli 2022

BPS: Inflasi Tahunan 4,35%, Tertinggi Sejak Juni 2017

Inflasi Juni 2022 sebesar 4,35% (YoY) merupakan yang tertinggi sejak Juni 2017. Dengan demikian, inflasi menembus batas atas target BI sebesar 4,2%.

EKONOMI | 1 Juli 2022

IHSG Menguat Jelang Rilis Data Inflasi

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,3% ke 6.933,4 pada awal perdagangan hari ini, Jumat (1/7/2022).

EKONOMI | 1 Juli 2022

Mayoritas Bursa Asia Melemah, Pasar Tunggu Data Tiongkok

Bursa Asia-Pasifik dibuka melemah pada hari pertama kuartal baru, Jumat (1/7/2022). Investor menunggu hasil survei swasta tentang aktivitas pabrik Tiongkok.

EKONOMI | 1 Juli 2022

Pascarapat Produksi OPEC+, Harga Minyak Mentah Dunia Melemah

Harga minyak mentah dunia turun karena OPEC+ mengonfirmasi peningkatan produksi Agustus akan tetap sesuai komitmen yang diumumkan sebelumnya.

EKONOMI | 1 Juli 2022

Wall Street KO, Ini Semester Pertama Terburuk S&P Sejak 1970

Wall Street kembali melemah pada hari Kamis (30/6/2022). S&P 500 menutup paruh pertama terburuknya dalam lebih dari 50 tahun.

EKONOMI | 1 Juli 2022

PT Mutuagung Permudah Uji Kualitas Lingkungan di Pontianak

PT Mutuagung akan memperluas laboratorium lingkungan di beberapa daerah lainnya seperti Batam, Makassar, Banjarbaru, dan Aceh.

EKONOMI | 1 Juli 2022


TAG POPULER

# Malaysia Open


# Muhidin Said


# Roy Suryo


# Partai Buruh


# Ayu Anjani


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
KPK Belum Terima Konfirmasi soal Pengunduran Diri Lili Pintauli

KPK Belum Terima Konfirmasi soal Pengunduran Diri Lili Pintauli

NEWS | 10 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings