Mantan Direksi AJB Bumiputera Minta OJK Pertimbangkan Kembali Wacana Likuidasi

Menurut Ana, selama 2 tahun Bumiputera di bawah kendali Pengelola Statuter, operasional bisnis dihentikan. Pengelola Statuter juga memberhentikan 1000 lebih karyawan.

"Premi income Bumiputera rata-rata Rp 5 triliun per tahun. Dengan perusahaan d- run-off, Bumiputera kehilangan potensi penghasilan sebesar Rp 10 triliun selama 2 tahun. Dalam pikiran kami, sebentar lagi Bumiputera akan kesulitan likuiditas," kata dia.

"Bumiputera nyungsep di tangan Pengelola Statuter. Klaim mulai tersendat, beberapa petugas kami di garda terdepan mengalami persekusi dari pemegang polis yang kesal karena klaimnya tak terbayar," lanjutnya.

Menurut Ana, kesehatan Bumiputera tidak bisa diukur dengan risk-based capital (RBC). Dengan diterapkannya RBC, perbaikan secara gradual tidak lagi bisa dilakukan. Peraturan ini memaksa Bumiputera masuk ke sistem yang tidak kompatibel dengan kondisi perusahaan mutual atau usaha bersama, yang merupakan anggaran dasar Bumiputera.

Untuk menyelamatkan AJB Bumiputera, Ana meminta agar UU Mutual diterbitkan, karena ini regulasi yang paling fair jika ingin memberlakukan prinsip "sharing the pain, sharing the gain" dari perusahaan mutual.

"Agar masyarakat melek terhadap konsep mutual dan memahami konsekuensinya, agar kami tidak dituding memberlakukan keputusan sepihak yang hanya ‘menguntungkan’ perusahaan. Kami juga membutuhkan regulasi mutual untuk mencegah intervensi manajemen dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Dan yang paling penting, UU Mutual seharusnya juga menyediakan ukuran kesehatan yang fair bagi usaha bersama. Bukan menggunakan ukuran-ukuran PT," kata dia.

"Apakah Anda akan benar-benar melikuidasi perusahaan yang didirikan oleh tokoh pergerakan bangsa ini? Apakah Anda benar-benar akan melupakan sejarah bahwa perusahaan inilah yang berperan memperkenalkan asuransi pada masyarakat Indonesia?" tutupnya.