Temuan BPK, Nilai Tanah PU Tak Besertifikat Capai Rp 77,8 T

Ada beberapa ruas jalan yang tidak dibangun oleh Kementerian PU, misalnya jalan Daendels atau Pantura, itu ditanya sertifikatnya.

Jakarta - Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada semester I-2012 menyatakan, tanah milik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang tidak memiliki sertifikat mencapai 693,617 juta meter persegi (m2) senilai Rp 77,874 triliun yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa karena dikuasai pihak lain yang tidak berhak.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengungkapkan, hasil temuan BPK tersebut telah ditindaklanjuti dengan menginventarisasi dan evaluasi harganya.

"Ternyata, ada beberapa ruas jalan yang tidak dibangun oleh Kementerian PU, misalnya jalan Daendels atau Pantura, itu ditanya sertifikatnya. Ini kan susah. Tetapi itu sudah ada jalan keluarnya," papar dia saat rapat kerja Kementerian PU dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (30/1).

Kementerian PU, sambung dia, telah memproses sebanyak 4.129 sertifikat tanah dengan luas 104,773 juta m2. Pada tahun 2012 telah dilakukan sertifikasi 133 bidang tanah seluas 639.367 m2.

Adapun sertifikat tanah jalan tol telah selesai sebanyak 226 bidang seluas 15,742 juta m2. "Di tahun 2013 ini akan dilakukan sertifikasi untuk 50 bidang tanah seluas sekitar 350.000 m2," jelas Djoko.

Temuan BPK lainnya menyebutkan, terdapat aset tetap yang dimanfaatkan pihak ketiga yang tidak berhak senilai Rp 646,8 miliar. Namun, ini sudah diselesaikan dengan nilai Rp 10,33 miliar, masih dalam proses Rp 520,02 miliar, dan Rp 116,44 miliar masih dalam tahap koordinasi penyelesaian. Di samping itu, terdapat aset gedung senilai Rp 1,465 miliar yang berada di tanah milik pihak lain.

Selanjutnya, terdapat aset tetap berstatus sengketa dan dalam proses peradilan senilai Rp 83,18 miliar. Proses peradilan ini telah dimenangkan Ditjen Bina Marga senilai Rp 2,73 miliar. Sisanya masih dalam proses penyelesaian.