Pemerintah Diminta Dukung Satgas BLBI Tagih Piutang Negara

Jakarta, Beritasatu.com - Staf Ahli Pansus BLBI Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Hardjuno Wiwoho mendorong pemerintah mendukung penuh langkah Satgas BLBI yang sedang bekerja keras menagih piutang yang nilainya mencapai Rp 110 triliun. Angka tersebut, kata Hardjuno, sangat besar, apalagi jika ditambah bunga obligasi rekap BLBI yang harus dibayar dari APBN setiap tahunnya.

Pembayaran bunga ini, menurut Hardjuno mencapai puluhan triliun tiap tahunnya dan berlaku hingga 2043 nanti.

"Sekarang bayar bunga dan cicilan utang per tahun sekitar Rp 400 triliun. Beban APBN makin besar, pajak rakyat kecil akhirnya dikejar-kejar. PPN naik, lihat NIK KTP bayar Rp 1.000. Bandingkan dengan obligasi rekap yang membuat pemerintah menyubsidi bank-bank besar sampai Rp 70 triliun tiap tahun dari 1999 sampai 2043 nanti, atau kalau ditotal Rp 4.000 triliun sendiri untuk bayar obligasi rekap," ujar Hardjuno kepada wartawan, Jumat (8/7/2022).

Menurut Hardjuno, dalam kondisi tekanan ekonomi saat ini pemerintah harus benar-benar menekan pengeluaran dan memaksimalkan pendapatan. Terutama, kata dia, dari tindak kejahatan negara seperti skandal BLBI.

Untuk itu, kata Hardjuno, selain moratorium pembayaran bunga rekap, pemerintah juga mesti mendukung kerja Satgas BLBI dalam upaya menarik piutang negara dalam skandal BLBI.

"Satgas harus dibantu bekerja agar sita aset atau ambil cash para pengemplang itu lebih mudah. Negara sedang butuh pemasukan, tekanan inflasi dan perlambatan ekonomi ini berat sekali," tegas Hardjuno.

Hardjuno menilai kejahatan keuangan di masa lalu harus segera dituntaskan agar tidak ada lagi yang ditinggalkan untuk masa Pemilu 2024. Dia menegaskan, politik di Indonesia tidak boleh lagi dibebani oleh masalah masa lalu seperti saling kunci dalam kesalahan penerbitan BLBI maupun rekap obligasinya.

"Tekanan Covid-19 belum usai, sekarang perang Rusia dan Ukraina. Krisis pangan, energi, rupiah melemah akibatnya harga impor pangan dan energi naik tinggi. Rakyat kecil terlalu lama menderita. Sudahlah, pengemplang BLBI segera bereskan saja. Kalau mau, pasti bisa dan cepat," ungkap Hardjuno.