Pemerintah Diharapkan Selamatkan Pabrik dan Petani Sawit

Jakarta, Beritasatu.com - Anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit dan belum pulihnya ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) akibat pungutan ekspor membuat industri dan petani kelapa sawit kesusahan.

Anggota Komisi IV DPR Bambang Purwanto menilai saat ini tarif pungutan ekspor CPO sangat tinggi, sedangkan harga komoditas tersebut di pasar internasional sedang berfluktuasi. "Karena pungutannya besar, eksportir kita tidak mampu bersiang di luar," kata dia dalam keterangan yang diterima Senin (11/7/2022).

Baca Juga: Pencabutan Larangan Ekspor CPO Untungkan Petani Sawit

Sebagai gambaran, saat ini tarif pungutan ekspor mencapai 55% dari harga ekspor CPO.

Selain berdampak pada industri, beban pungutan ekspor ini juga turut menekan nasib petani sawit. Di tengah turunnya harga TBS sawit, petani sawit sedang kesulitan menjual hasil panennya karena produsen tengah mengalami over stock di tangki-tangki milik pabrik.

Sebagai gambaran, untuk periode II Januari 2022, harga TBS sawit umur 3 tahun dipatok Rp 2.471,25 per kg dan untuk sawit umur 25 tahun Rp 2.953,19 per kg. Sementara saat ini harga TBS turun ke bawah Rp 1.000 per kg. Per 26 Juni 2022, harga TBS di 10 provinsi wilayah anggota SPKS berkisar Rp 500-Rp 1.070 per kg.

"Mereka (petani sawit) pada saat mengembangkan sawit, butuh dana besar, mereka mengagunkan rumah untuk pinjam ke bank. Saat sekarang mau bayar angsuran, tidak bisa, pemerintah harus memperhatikan itu," tegas dia.

Baca Juga: Ini Usulan Dewan Minyak Sawit supaya Minyakita Laris

Bambang mengatakan pemerintah perlu mengkaji ulang sementara pungutan ekspor CPO demi menyelamatkan nasib pabrik kelapa sawit dan petani yang jumlahnya sangat besar.

"Petani sawit swadaya ini jumlahnya cukup besar. Kalau (pemerintah) tidak mengalah, itu pabrik kelapa sawit dan petani sawit bisa bangkrut," jelasnya.

Jika memang masih diperlukan pungutan ekspor kata dia, tarifnya diperkecil. "Sehingga eksportir kita bisa bersaing," kata Bambang.